PENDIDIKAN
25 April 2012
Tahun ini, BOS SMA Dirintis
- Tiap Siswa Per Tahun Rp 200.000
SEMARANG-Tahun ini, pemerintah mulai merintis pemberian Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMA. Kebijakan itu sejalan dengan adanya program wajib belajar 12 tahun.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di SMK Bagimu Negeriku Semarang, baru-baru ini. Indeks pemberian BOS ini sebesar Rp 200.000/siswa/tahun.
”Masih bertahap, sekarang ini baru Rp 200.000 per siswa. Ideal tiap siswa Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta,”ujar Agung.
Agung menyatakan, BOS tersebut digunakan untuk membebaskan anak SMA dan SMK yang tidak mampu membayar uang sekolah. Tidak dipungkiri kebijakan BOS SMA ini belum seideal BOS SD dan SMP.
”Dulu BOS SD dan SMP rendah, tapi sekarang sudah 100 persen. Saya berharap sama untuk BOS SMA,”imbuhnya.
Sebagai tambahan informasi, penyaluran dana BOS SMA ini melalui dana dekonsentrasi atau dari kas negara langsung ke kas propinsi. Nantinya pemerintah propinsi yang akan menyalurkan ke masing-masing rekening sekolah.
Lebih lanjut, Agung menambahkan tahun ini Pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk perbaikan 160.000 ruang kelas SD dan SMP. Hal itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
”Sementara ini ditanggung pemerintah pusat. Tapi jangan keterusan, ke depan menjadi tanggung jawab Pemda,”imbuhnya. (J9-91)
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono di SMK Bagimu Negeriku Semarang, baru-baru ini. Indeks pemberian BOS ini sebesar Rp 200.000/siswa/tahun.
”Masih bertahap, sekarang ini baru Rp 200.000 per siswa. Ideal tiap siswa Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta,”ujar Agung.
Agung menyatakan, BOS tersebut digunakan untuk membebaskan anak SMA dan SMK yang tidak mampu membayar uang sekolah. Tidak dipungkiri kebijakan BOS SMA ini belum seideal BOS SD dan SMP.
”Dulu BOS SD dan SMP rendah, tapi sekarang sudah 100 persen. Saya berharap sama untuk BOS SMA,”imbuhnya.
Sebagai tambahan informasi, penyaluran dana BOS SMA ini melalui dana dekonsentrasi atau dari kas negara langsung ke kas propinsi. Nantinya pemerintah propinsi yang akan menyalurkan ke masing-masing rekening sekolah.
Lebih lanjut, Agung menambahkan tahun ini Pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk perbaikan 160.000 ruang kelas SD dan SMP. Hal itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
”Sementara ini ditanggung pemerintah pusat. Tapi jangan keterusan, ke depan menjadi tanggung jawab Pemda,”imbuhnya. (J9-91)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar