Nilai-nilai Kultur vs Demokrasi Lokal

Sabtu, 14 April 2012 | 19:51:53 WITA | 46 HITS
Nilai-nilai Kultur vs Demokrasi Lokal 
(Fenomena Tim Sukses dan "Kosong-kosong") 

IST
DISKUSI. Hamdan Juhannis (kiri) dan Kautsar Bailutsy membawakan materi soal demokrasi di hadapan peserta Sekolah Demokrasi Pangkep, pekan lalu, dipandu Pahir Halim.

SEKOLAH Demokrasi Pangkep (SDP) menghadirkan dua pakar membahas konsepsi demokrasi. Selain membahas sejarah demokrasi, juga persoalan nilai-nilai kultur yang kian luntur.

Prof Kautsar Bailutsy memaparkan kondisi demokrasi di Indonesia pada era Orde Baru dan Reformasi. Kehidupan demokrasi pada dua era itu senantiasa dinodai penjahat demokrasi, yaitu para tim sukses dan "kosong-kosong."
 
Tim sukses hadir dengan pelbagai kepentingan pribadi. Baik itu untuk kekuasaan, maupun bisnis. Setelah yang diperjuangkan berhasil jadi  pemenang, maka tim sukses datang menagih janji. Tentu saja tidak semua tim sukses seperti itu. Ada juga tim sukses yang baik yang bisa menarik diri setelah calonnya berhasil.

"Tim sukses yang tidak baik itulah yang menjadi penjahat-penjahat demokrasi," kata Guru Besar Unhas dalam sesi diskusi di Sinar Mas 88, Pangkep, dipandu Pahir Halim, Minggu, 8 April.

Sehari sebelumnya, Prof Hamdan Juhannis membawakan materi Latar Belakang dan Perkembangan Konsepsi Demokrasi. Guru besar UIN Alauddin Makassar ini tidak hanya mendeskripsikan pelbagai fenomena demokrasi, tapi juga nilai-nilai kultural yang menyertainya.

Hamdan mencontohkan simbol-simbol budaya lokal yang sesungguhnya sangat terkait dengan kehidupan demokrasi. Dalam kultur Bugis misalnya, ada "Tudang Sipulung" (duduk bersama untuk bermusyawarah. Ada pula prinsip "Taro ada taro gauk" (satunya kata dengan perbuatan).

Sayangnya, simbol-simbol dan tradisi itu semakin luntur. Malah kata Hamdan, praktik  "lain kata, lain perbuatan" semakin mudah dilakukan para pelaku demokrasi. Kalaupun ada sistem demokrasi yang baik, tapi operator-operator sistem itulah yang merusaknya.

Hamdan kemudian mengilustrasikan sebuah fenomena yang sering disebut "kosong-kosong". Seorang pemimpin, biasa disebut "kosong satu". Namun, dalam menjalankan kekuasaan (roda pemerintahan), ternyata "kosong satu" masih dikendalikan oleh "kosong-kosong". 

"Kosong-kosong" yang boleh jadi adalah istri atau kerabat lainnya itulah yang kerap merusak kehidupan demokrasi. Setidaknya sistem demokrasi yang hendak dipraktikkan oleh "kosong satu". Bahaya laten campur tangan "kosong-kosong" dalam sebuah penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan, sama bahayanya dengan peran tim sukses yang oleh  Kautsar disebut sebagai penjahat-penjahat demokrasi.

Menurut Hamdan, ide tentang demokrasi sudah tumbuh di kalangan masyarakat kita dengan sifat dan karakternya yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang telah hidup. Masuknya ide demokrasi yang berasal dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai budaya lokal, tidak dapat disangkal telah memperlemah posisi semangat demokrasi yang  tumbuh dan berakar sejak awal sejarah masyarakat Bugis yang mengedepankan kebersamaan berasaskan semangat kekeluargaan. 

"Oleh karena itu, perlu menumbuhkan kembali kesadaran berdemokrasi berdasarkan kearifan budaya lokal kita tanpa menutup peluang untuk menerima nilai-nilai demokrasi yang datang dari luar," kata Hamdan.

Masyarakat lokal diharapkan masih mampu mempertahankan tradisi-tradisi kedaulatan yang berlangsung secara kultural. Ada tradisi “tudang sipulung,” ada tradisi “people power,” dan ada pula tradisi “kritisisme pada penguasa."

Peserta SDP dari latar belakang profesi yang beragam itu serius mengikuti penjelasan Hamdan. Terutama ketika  penulis kolom Harian FAJAR ini mencontohkan cara arif rakyat memprotes raja pada zaman dahulu. Hamdan meminjam kopiah peserta seraya mencontohkan posisi kopiah seseorang pertanda ketidaksetujuannya pada raja.

Orang dengan posisi kopiah tertentu itu berjalan di hadapan raja. Raja yang melihatnya, harus segera merespons bahwa dirinya mendapat protes dari  rakyat. Raja yang arif dan bijaksana, boleh jadi hanya dengan "protes simbolik" itu, ia harus menanggalkan takhta kerajaan.

Lantas bagaimana dengan kondisi kini? Jangankan protes simbolik, protes sarkastis pun, seorang penguasa belum tentu "memahami dirinya." Jangankan rakyat "memiringkan kopiah," melemparkan saja kopiah ke hadapan penguasa, yang "mulia-diprotes" belum tentu mau segera merespons rakyatnya.  (*)