Selasa, 14 Februari 2012

Pilar-Pilar Pembangunan Budaya

Pilar-Pilar Pembangunan Budaya

Sabtu, 27 Maret 2010 seorang pemerhati budaya lulusan Anthropologi Universitas Indonesia (UI) Bapak Gigin Praginanto berkenan hadir sebagai pembicara tunggal dalam Diskusi Kebangsaan National Integration Movement (NIM). Beliau juga pernah menjadi wartawan, pengasuh beberapa acara baik di radio maupun televisi, dan sekarang ini menjadi Direktur dari Indonesia Focus Advisory. Acara ini berlangsung di One Earth Retreat Centre, Ciawi.
Diskusi bertema Budaya : Pilar-pilar Pembangunan Bangsa ini dihadiri lebih dari 70 peserta, termasuk beberapa mahasiswa dari Bandung, UIN, UNAS, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, dll. Pak Gigin, yang pernah mewawancarai Yasser Arafat di tahun 1989 di Tunis ini, memulai penuturannya dengan menceritakan pengalaman beliau ketika masih menjadi wartawan untuk meliput konflik, seperti yang terjadi Afganistan ketika tentara Uni Sovyet masih berada di Negara itu. Afganistan yang terdiri dari berbagai macam suku dan penganut agama ini, tidak akan berhenti bertikai selama warga tidak menyadari apa yang bisa yang mempersatukan mereka.
Pengalaman beliau meliput berbagai konflik yang terjadi akibat perbedaan memberikan beliau pencerahan bahwa upaya kekerasan dalam menyelesaikan konflik tidak akan mungkin berhasil. Perbedaan justru harus disikapi dengan sikap positif, disinergikan dan ditransformasikan menjadi suatu sumber kekuatan yang positif menuju Perdamaian.
Di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, kesadaran nasional warga sangatlah tinggi. Perbedaan suku, budaya dan agama yang beragam di Indonesia dapat dipersatukan dengan semboyan, dan dasar negara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun telah menjadi simbol pemersatu yang amat efektif. Tapi sejalan dengan bertambah umurnya Republik ini, kesadaran nasional itu menurun.
Kurangnya pendidikan dan pengertian tentang arti demokrasi dan turunnya kesadaran nasional membuat negara ini menjelma menjadi negara yang amat rapuh. Dari segi ekonomi, negara ini ibarat negara kardus karena dikembangkan oleh para pedagang dan makelar tanpa rasa nasionalisme, bukan oleh para industrialis yang nasionalis. Perekonomian Indonesia berkembang tanpa dukungan teknologi, disiplin, jaringan pemasaran yang kuat, efisiensi ekonomi dan penuh dengan korupsi dan intrik politik.
Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew (1959-1990) pernah berpendapat bahwa Demokrasi baru bisa terjadi bila kedisiplinan sudah mengakar. Bila ini tak terjadi, maka yang terjadi adalah anarki, bukan demokrasi. Dan, anarki ini menghancurkan bukan hanya sebuah bangsa, tapi juga peradaban.
Berdasarkan penelitian sebuah Foundation International yang meneliti kebijakan dan praktek ekonomi negara-negara di dunia terkait dengan kebijakan politiknya, justru negara-negara yang kebebasan politiknya sangat rendah, mempunyai tingkat Kebebasan Ekonomi yang sangat tinggi, baik secara kebijakan maupun prakteknya. Contoh negara-negara tersebut adalah seperti Singapura, China dan Hongkong. Indonesia justru sebaliknya. Demikian pula India di masa awal-awal kemerdekaannya. Jepang mempunyai UU Ekonominya sangat kapitalis, tapi kenyataannya ekonominya sangat sosialis. Tapi Indonesia justru mempunya kebijakan ekonominya sangat sosialis, tapi kenyataannya sangat kapitalis.
Lain lagi di China. Pemimpin DengXiaoPing menyadari bahwa sistem ekonomi komunis hanyalah memberikan pemerataan kemiskinan daripada kesejahteraan sehingga berani mengambil langkah-langkah drastis untuk merubah sistem ekonomi China menjadi lebih terbuka, tapi tetap mempertahankan sistem politik yang tertutup. China pun sekarang menjadi salah satu negara raksasa ekonomi terkuat di dunia.
Sementara itu, di Indonesia, kita masih bergulat pada konflik politik dalam negeri yang tak habis-habisnya akibat perbedaan sehingga terjadi kemunduran moral dan proses demokrasi yang luar biasa. Hal ini tak hanya mengganggu kondisi kehidupan bernegara di Indonesia, tapi juga telah menjadi kampanye berita buruk (bad press) untuk Indonesia, tontonan bagi masyarakat dunia. Padahal bila adanya keberanian untuk menerima perbedaan menjadi sebuah kekuatan, seperti dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka kekuatan yang berbeda ini akan bersinergi menjadi kekuatan maha dahsyat.
Walaupun Amerika Serikat dengan disiplin dan demokrasi dapat membangun ekonominya menjadi raksasa dunia, tapi Jepang dan Korea Selatan dengan disiplin dan tangan besi, juga telah berhasil membangun ekonomi negara mereka masing-masing menjadi mandiri dan diperhitungkan di dunia perdagangan. Demokrasi memang tidak selalu akan mendatangkan kesejahteraan. Tapi disiplin diri adalah kunci menuju peningkatan keahlian yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan. Sayangnya di Indonesia, justru keahlian tipu muslihat (tanpa disiplin) dianggap sebagai kepintaran. Sungguh situasi yang sangat mengenaskan.
Sementara itu, tokoh spiritual Anand Krishna menimpali bahwa bila ingin nasionalisme langgeng, maka fondasinya haruslah berakar pada budaya negeri sendiri dan sejarah berdirinya bangsa itu sendiri. Setelah peristiwa 911, Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush waktu itu meminta Kongres AS untuk mengucurkan dana yang besar untuk mengembangkan dan mengajarkan sejarah bagi anak-anak didik di AS.
Di Jepang, budaya setempat dan agama Buddha dapat beralkulturasi dengan baik. Seorang warga Jepang amat bangga menjadi orang Jepang karena budaya khas mereka. Demikian pula di India, dinasti terbesar dan terlama dikenal sebagai dinasti Mogul, tanpa embel-embel agama. Di China pun, rumah-rumah Ibadah dari tradisi agama manapun selalu berarsitektur khas China. Di Pakistan, Kitab Quran dapat dibaca dalam bahasa Urdu. Hanya di Indonesia saja, membaca kitab suci agama tertentu dalam bahasa Indonesia dapat dipenjara. Indonesia jelas sudah kehilangan identitas dirinya, karena itu moral bangsa pun mengalami krisis yang berkepanjangan.
Kita lupa bahwa Indonesia adalah negara dengan diversifikasi sumber daya alam terkaya ke-2 di dunia setelah Brazil. Dan bangsa ini pernah menjadi pengekspor komoditas paling berharga di dunia karena kala itu harga rempah-rempah lebih tinggi daripada harga emas. Tapi karena manajemen kita kacau balau, maka di tahun 1975, ekonomi Indonesia jauh lebih kaya dari Thailand dan Korea Selatan, tapi sekarang ini, Indonesia malah terpuruk.
Nasionalisme harus berdasarkan budaya dan sejarah bangsa. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti terlihat berbeda, tapi sebenarnya satu adalah ciri khas budaya Indonesia. Ini pernah diperkenalkan dan ditawarkan lagi di Forum Parlemen Agama-agama se-dunia di Melbourne, Australia, Desember 2009 yang lalu.
Sayangnya, tidak ada lagi terbitan buku sejarah yang dicetak sejak lama yang ditulis oleh penulis negeri sendiri. Tak ada buku sejarah dan budaya semomumental History of Java-nya Sir Thomas Stamford Raffles, atau History of Sumatera-nya W. Marsden.
Padahal Indonesia bukanlah negara biadab tanpa budaya. Malah sebaliknya berasal dari peradaban tinggi dengan budaya yang luhur pula. Menyadari tingginya budaya asal, akan memperkuat rasa bangga terhadap negeri sendiri dan itulah modal utama nasionalisme yang kuat. Ini bisa terjadi ketika kita mulai membaca (lagi) sejarah dan nilai budaya negeri sendiri.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar