Langkah Polri Redam Konflik Sosial di Daerah

Tribunnews.com - Jumat, 20 Januari 2012 03:15 WIB

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Kapolri, Timur Pradopo, memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Polri, yang digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/1/2012). Polri melakukan konsolidasi dengan menggelar Rapat Pimpinan yang dibuka hari ini oleh Presiden, dan akan berlangsung selama 3 haridari 17 sampai 20 januari mendatang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suihendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKART A- Masalah sosial yang berujung pada tindakan anarkis atau kerusuhan harus bisa diantisipasi Polri hingga masalah tak berubah menjadi konflik terbuka. Untuk itu Polri akan mengaktifkan peran intelejen dan Babinkamtibmas.

“Kalau dari awal itu bisa kita ketahui, sehingga peran intelejen, peran Babinkantibmas itu kita aktifkan, kalau ada warning dari masyarakat, itu yang harus cepat kita respon. Salah satunya adalah bagaimana kita berikan warning, sehingga masalah-masalah seperti itu kita ketahui,” kata kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2012).

Langkah preemtif yang dilakukan Polri untuk mengatasi permasalahan sosial supaya tidak berujung pada konflik atau kerusuhan, adalah dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama.

“Makanya sekali lagi harus dikomunikasikan secara terus menerus, kan tidak secara otomatis, harus banyak petemuan, sosialisasi, itu yang akan dilakukan oleh para Kapolda. Mudah-mudahan dengan seperti itu program yang memang harus diprioritaskan menghadapi masalah sosial awalnya semua bisa bertahap kita lakukan secara optimal,” ungkap Timur.

Kapolri tidak membantah bahwa dalam permasalahan sosial khususnya yang ada di daerah-daerah, tidak lepas dari peran serta Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan. Biasanya kebijakan yang dibuat pemerintah kerapkali bersinggungan dengan keinginan masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan konflik dan keresahan sosial.

“Tadi Presiden baru mengarahkan dalam pertemuan dengan kepala daerah, kemudian ada TNI, Polri. Satu di antaranya bagaimana program-program tadi kalau ada masyarakat memang harus diakomodir, langkah-langkahnya seperti apa, kembalilah lagi ke forum-forum komunikasi seperti itu kita lakukan, karena itu sekali lagi masalah-masalah sosial,’ ungkapnya.

Penulis: Adi Suhendi  |  Editor: Hasiolan Eko P Gultom

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com