Strategi Pencegahan Konflik Sosial

Strategi Pencegahan Konflik Sosial

Jakarta, polkam.go.id, 23/5/2011. Bertempat di Ruang Rapat lantai 6 Gedung A, Kemenko Polhukam mengadakan Rapat koordinasi dengan topik bahasan tentang strategi pencegahan konflik sosial dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan Narasumber Drs Abdul Fatah Ketua PKUB Kementerian Agama.

Rakor dipimpin oleh Deputi VI/Kesbang Kemenko polhukam dan dihadiri dari unsur kementerian jajaran koordinasi Kemenko Polhukam, Asdep perwakilan kedeputian Kemenko Polhukam.

Kebhinekaan dapat menjadi faktor positif tetapi juga negatif, kepentingan kelompok lebih menonjol dari pada kepentingan bersama, hal ini muncul baik pada penyelenggaraan Pilkada, pemekaran wilayah pembentukan ibu kota daerah, tempat ibadah dan sebagainya. Implementasi kebhinekaan masih pada faktor retorika, kepentingan kelompok masih diatas kepentingan bangsa. Bagi Abdul Fatah tidak ada ajaran agama yang ada di Indonesia bertentangan dengan Pancasila

Dalam naskah penutupnya tertulisnya, Abdul Fatah menuturkan dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian adalah dengan mengembangkan model keberagaman dengan bertumpu pada paradigma modernisasi. 

 

Sesmenko Polhukam Melantik Pejabat Eselon III dan IV Di Lingkungan Kemenko Polhukam

Sesmenko Polhukam Melantik Pejabat Eselon III dan IV Di Lingkungan Kemenko Polhukam Jakarta, polkam.go.id, 14/2/2012. Bertempat di Ruang Rapat Lt.6 Gedung A, Kemenko Polhukam, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Dr Hotmnangaradja Pandjaitan melantik satu orang pejabat eselon III dan sembilan orang pejabat Eselon IV, tiga diantaranya merupakan rotasi jabatan dan enam lainnya merupakan promosi jabatan. Acara pelantikan dihadiri oleh para pejabat struktural di lingkungan Kemenko polhukam. Pada kesempatan tersebut Sesmenko Polhukam menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Polhukam memiliki tugas strategis dalam membantu Presiden untuk menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Tugas sinkronisasi dan koordinasi ini menjadi sangat penting, mengingat setiap permasalahan nasional memiliki dimensi lintas sektor, lintas fungsi dan bahkan lintas bidang, sehingga pada dasarnya tidak ada satu permasalahan nasional yang dapat diselesaikan melalui ”single approach” Oleh karenanya, lanjut Sesmenko Polhukam, peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, baik melalui penataan struktur, maupun pengisian organisasi dengan personel yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, merupakan tuntutan pembinaan organisasi, untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang berdimensi strategis tersebut. Nama-nama pejabat yang dilantik, yaitu: Kol. Inf. Jeffry Apoly Rahawarin, sebagai Kepala Bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden pada Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu; Noor Anita Etikawati, sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Pustaka Bagian Perpustakaan pada Biro Perencanaan dan Organisasi; Noor Aras Arief, S.E., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Bagian Administrasi Umum pada Biro Umum; Nisma Chaniago, S.Sos., sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka Bagian Perpustakaan pada Biro Perencanaan dan Organisasi; Giyatno, S.Sos., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bagian Administrasi Umum pada Biro Umum; Gan Gan M. Rizal, S.Sos., M.AP., sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Bagian Administrasi Umum pada Biro Umum; Edy Sampurno, S.Si., sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Risalah Persidangan Bagian Risalah Persidangan pada Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan; Eda Elfiaty, S.Sos, sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi; Teddy Daryat, S.Kom, sebagai Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi; Ronald M. Simanjuntak, S.E., sebagai Kepala Sub Bagian Administrasi Pustaka Bagian Perpustakaan pada Biro Perencanaan dan Organisas.  Menko Polhukam: Konflik Di Maluku Sudah Dikelola dengan Baik Menko Polhukam: Konflik Di Maluku Sudah Dikelola dengan Baik Jakarta, polkam.go.id, 13/2/2012. Sejumlah Menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan menggelar Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) membahas Isu-Isu Menonjol Bidang Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/2). Rapat dipimpin langsung Menko Polhukam Djoko Suyanto dan dihadiri oleh Mendagri, Menlu, Menhan, Menkumham, Menkominfo, MenPan & RB, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BIN, Sesmenko Polhukam, Ka BNPT, dan Kepala Lemsanneg. Usai rapat Menko Polhukam langsung memberikan keterangan pers kepada awak media. Dalam keterangan persnya Menko polhukam menjelaskan mengenai isu-isu yang menjadi sorotan publik disetiap sektor Kementerian dan Lembaga, seperti penemuan senjata terkait terorisme di Hutan Universitas Indonesia, konflik lokal di Maluku, Pemilukada Aceh dan Papua, pengawasan Lapas serta isu-isu bidang Polhukam lainnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menko Polhukam mengatakan salah satu masalah yang disampaikan dalam rapat kali ini adalah konflik di Maluku. “Konflik di Maluku yang merupakan masalah lokal sudah dikelola dengan baik”. Menko Polhukam mengharapkan masalah-masalah lokal seperti itu tidak berkembang seperti masalah-masalah lalu yang mengandung SARA. Sementara itu mengenai pengawasan Lapas, Menko Polhukam mengatakan sudah dilakukan penertiban dari dua sisi, yaitu penertiban dari sisi internal di lingkungan Lapas itu sendiri dan penertiban dari sisi eksternal yaitu pengunjung Lapas tersebut.