Tragedi Bima
Ketidak Berpihakan Pemerintah Terhadap Warganya
Selasa, 27/12/2011 08:27 WIB
Jakarta
Potret buram rezim orde baru masih belum sirna dari
ingatan masyarakat Indonesia. Pemerintah kala itu menjelma menjadi
kekuatan super yang tanpa celah dan tak tersentuh hukum. Penangkapan,
pembunuhan, penyekapan Warga negara merupakan tradisi rezim represif
saat itu.
Peristiwa saat Orde Baru selayaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, terlebih Pemerintah, bahwa seyogyanya tugas utama Pemerintah yakni mengurusi masyarakat, melindungi, mengayomi serta memberikan rasa aman dan keadilan pada mereka.
Namun, tragedi Bima beberapa saat yang lalu, membuktikan bahwa Pemerintah masih jauh dari potret idealnya. Pelabuhan Sape menjadi saksi bisu kebrutalan aparat Kepolisian dan Brimob yang pada tanggal 24 Desember yang lalu menembaki Warga Bima secara membabi buta.
Peristiwa ini terjadi saat pasukan gabungan tersebut berusaha untuk membubarkan aksi blokade di pelabuhan Sape. Aksi tersebut merupakan respon Warga dari Surat Keputusan Bupati yang mengijinkan eksplorasi tambang emas oleh PT Nusantara Timur Mineral. Ijin ini ditentang oleh Warga Kecamatan Lambu karena eksplorasi dianggap merugikan masyarakat sekitar.
Peristiwa ini sungguh menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Pemerintah kini tak lagi pro rakyat tapi pro korporat. Pemerintah yang telah nyata disusupi Wahn ( cinta dunia dan takut mati) tak lagi menyadari tugas dan amanah yang dibebankan padanya.
Ketidak berpihakan Pemerintah pada rakyat bukan hanya teradi di Bima, namun hampir disemua tempat. Wajar. Era Kapitalisme-demokrasi saat ini, menuntut secara paksa ataupun sukarela untuk "lebih memperhatikan" hal-hal yang menguntungkan pribadi.
Mekanisme pemilu yang membutuhkan biaya besar, tak dapat dipungkiri merupakan pintu bagi terbukanya "kemitraan" antara politikus dan pemilik modal (korporat). Sehingga wajar jika kebijakan yang dikeluarkan pun sarat dengan kepentingan para pemilik modal.
Begitulah fakta sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, yang hanya menghasilkan pra Pemimpin hipokrit dan culas.
Fenti Fempirina Komariah
Geger Suni 1 Bandung
fentifempirina@gmail.com
085624480752
Peristiwa saat Orde Baru selayaknya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, terlebih Pemerintah, bahwa seyogyanya tugas utama Pemerintah yakni mengurusi masyarakat, melindungi, mengayomi serta memberikan rasa aman dan keadilan pada mereka.
Namun, tragedi Bima beberapa saat yang lalu, membuktikan bahwa Pemerintah masih jauh dari potret idealnya. Pelabuhan Sape menjadi saksi bisu kebrutalan aparat Kepolisian dan Brimob yang pada tanggal 24 Desember yang lalu menembaki Warga Bima secara membabi buta.
Peristiwa ini terjadi saat pasukan gabungan tersebut berusaha untuk membubarkan aksi blokade di pelabuhan Sape. Aksi tersebut merupakan respon Warga dari Surat Keputusan Bupati yang mengijinkan eksplorasi tambang emas oleh PT Nusantara Timur Mineral. Ijin ini ditentang oleh Warga Kecamatan Lambu karena eksplorasi dianggap merugikan masyarakat sekitar.
Peristiwa ini sungguh menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa Pemerintah kini tak lagi pro rakyat tapi pro korporat. Pemerintah yang telah nyata disusupi Wahn ( cinta dunia dan takut mati) tak lagi menyadari tugas dan amanah yang dibebankan padanya.
Ketidak berpihakan Pemerintah pada rakyat bukan hanya teradi di Bima, namun hampir disemua tempat. Wajar. Era Kapitalisme-demokrasi saat ini, menuntut secara paksa ataupun sukarela untuk "lebih memperhatikan" hal-hal yang menguntungkan pribadi.
Mekanisme pemilu yang membutuhkan biaya besar, tak dapat dipungkiri merupakan pintu bagi terbukanya "kemitraan" antara politikus dan pemilik modal (korporat). Sehingga wajar jika kebijakan yang dikeluarkan pun sarat dengan kepentingan para pemilik modal.
Begitulah fakta sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, yang hanya menghasilkan pra Pemimpin hipokrit dan culas.
Fenti Fempirina Komariah
Geger Suni 1 Bandung
fentifempirina@gmail.com
085624480752
Tidak ada komentar:
Posting Komentar