Jumat, 17 Februari 2012

Konferensi membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global

Konferensi membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global


Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menggelar konfernsi nasional “Membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global” di Jakarta (17/2). Konferensi yang rencananya berlangsung dua hari ini dihadiri oleh akrivis gerakan sosial dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa pembicara yang hadir diantaranya adalah Henry Saragih, Hendri Saparini, Ahmad Taufan Damanik, Syamsul Hadi dan Revrisond Baswir.
Menurut ketua pantia konferensi, Indra Sakti Lubis, konferensi ini digelar sebagai jawaban kegelisahan rakyat atas perkembangan kapitalisme global. Pemerintahan saat ini yang sangat bercorak neoliberal telah gagal memajukan rakyat Indonesia dengan berbagai paradigma pembangunannya.
Sudah sejak lama organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerak Lawan melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme. Beberapa diantaranya sudah menunjukan hasil dengan dimenangkannya sebagian dari gugatan atas Undang-undang Penanaman Modal oleh Mahkamah Konstitusi.
Gerak Lawan merupakan gabungan organisasi-organisasi gerakan rakyat progresif dari berbagai sektor. Beberapa diantaranya adalah Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Walhi, Koalisi Anti Utang, LSADI dan berbagai organisasi gerakan rakyat lainnya.


Koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global


Buah dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (food riot) terjadi di berbagai negara, kacaunya suplai energi global, ditambah rumit dengan kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.
Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko menanggung biaya krisis (cost of crisis) yang berat. Pemulihan krisis di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan bagi negara-negara dunia ketiga.
Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik adalah, pertama, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan; kedua, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.
Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang sama—walaupun dalam bahasa beda—banyak digelontorkan di berbagai belahan dunia. Proyek ekonomi mainstream pun masih berkibar secara global, mulai dari free trade multilateral hingga perjanjian FTA, baik regional maupun bilateral. Tercatat Uni Eropa, ASEAN, dan banyak negara lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat. Fakta yang sahih pun diputarbalikkan.
Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945: “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”
Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan, pangan, maupun energi.
Gerakan rakyat lawan neokolonialisme-imperialisme (GERAK LAWAN) telah bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia. Konsolidasi dari berbagai elemen rakyat, yakni buruh, tani, nelayan, migran, perempuan, kaum muda, environmentalis, dan pejuang HAM sudah 4 tahun berkecimpung dalam wacana dan praktek alternatif untuk sistem ekonomi-politik demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam momentum krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju dunia yang lebih berkeadilan.
Dalam kesempatan inilah GERAK LAWAN mengadakan konferensi yang akan membahas isu-isu penting tersebut pada tanggal 17-18 Februari 2009, di Gedung YTKI Jakarta bersama puluhan pemikir ekonomi-politik progresif di tingkat nasiona

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar