Sabtu, 10 Maret 2012

Sejarah Mandahiling


Sejarah Mandahiling

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Suku Mandailing
Jumlah populasi
k.l 3.200.000 jiwa (khusus di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Sidempuan, Labuhan Batu, Asahan, belum termasuk sensus di seluruh Indonesia, Malaysia, dan negara tetangga lainnya).
Kawasan dengan jumlah penduduk yang signifikan
Kabupaten Mandailing Natal500.000 jiwa ().
Bahasa
bahasa Mandailingbahasa Melayubahasa Minang dan bahasa Indonesia.
Agama
Islam dan Kristen.
Kelompok etnis terdekat
Suku Minangkabausuku Mandailing Angkola,Suku Bataksuku Gayosuku Simalungun,suku Alassuku Karosuku Pakpak-Dairi,suku Melayu
Mandailing atau Mandahiling bila berdasarkan hipotesis berdasarkan adanya aturan adat yang dinamakan Surat Tumbaga Holing (Serat Tembaga Kalinga) berasal dari kata Mandala (Pusat Federasi) dan Hiling atau Holing (Kalinga). Wilayah ini kemudian masuk ke dalam kedatuan Sri Wijaya setelah Kerajaan Hindu Kalinga berhasil ditumbangkan, karena Raja Sri Indra Warman putra Raja Sanna dan Ratu Shima berhasil dibunuh Syailendra]]. Setelah itu, Mandailing pun berpindah-pindah kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya.

Daftar isi

  [sembunyikan

[sunting]Masa Sriwijaya

Sriwijaya (atau juga disebut Srivijaya; Thai: ศรีวิชัย atau "Ṣ̄rī wichạy") adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.[1][2] Dalam bahasa Sanskertasriberarti "bercahaya" dan wijaya berarti "kemenangan".[2]
Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan.[3][4] Selanjut prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682 M.[5] Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan[2] diantaranya serangan dari raja Dharmawangsa Teguh dari Jawa di tahun 990, dan tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dari Koromandel, selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya dibawah kendali kerajaan Dharmasraya.[6]

[sunting]Masa Kerajaan Chola

Pada abad ke – 10 M, Rajendra (Raja Indra) dari Kerajaan Chola di Koromandel, selatan anak benua India, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya di Mandailing, yaitu daerah yang dinamakannya Hang Chola (Angkola) atau Gangaikonda Cholapuram. Rajendra Chola I (bahasa Tamil: முதலாம் இராஜேந்திர சோழன்) adalah putra Rajaraja Chola I, raja Chola yang terletak di India selatan. Ia menjadi raja Chola pada tahun 1014. Selama kekuasaannya, ia memperluas kekuasaan Chola ke tepi sungai Gangga di utara. Wilayah Rajendra mencapai Burma, Kepulauan Andaman dan Nikobar, Lakshadweep, Maladewa, menaklukan Sriwijaya (Sumatra, Jawa dan Semenanjung Malaya di Asia Tenggara), dan kepulauan Pegu. Ia menaklukan Mahipala, raja Pala dari Benggala dan Bihar, dan untuk mengenang kemenangannya ia membangun ibukota barunya yang disebut Gangaikonda Cholapuram. Rajendra adalah raja India pertama yang membawa angkatan bersenjatanya ke luar negeri. Ia juga membangun kuil untuk Siwa di Gangaikonda Cholapuram.

[sunting]Masa Kesultanan Aru

Terdapat perdebatan tentang lokasi tepatnya dari pusat Kerajaan Aru.[3] Winstedt meletakkannya di wilayah Deli yang berdiri kemudian, namun ada pula yang berpendapat Haru berpusat di muara Sungai Panai. Groeneveldt menegaskan lokasi Kerajaan Aru berada kira-kira di muara Sungai Barumun (Padang Lawas) dan Gilles menyatakan di dekat Belawan. Sementara ada juga yang menyatakan lokasi Kerajaan Aru berada di muara Sungai Wampu (Teluk Haru/Langkat). [4] Selain itu ada juga yang berpendapat ada perbedaan antara Kesultanan Haru di Deli dan Kesultanan Aru di Muara Barumun, karena Kesultanan Aru di Barumun didirikan oleh Sultan Malik Ul Mansur putra Sultan Samudera Pasai pertama, Sultan Malik Us Saleh. Kesultanan ini berdiri dari tahun 1299 - 1512 M. Sedangkan, Kesultanan Haru di Deli Tua didirikan Menang Suka gelar Sultan Makmum Al Rasyid, yang beristri Putri Hijau saudari dari Sultan Aceh yang pertama, yaitu Sultan Ali Mukayyat Syah. Kesultanan ini pada tahun 1512 -1523 M, diperalat Portugis, untuk menyerang Aceh. Aceh berhasil berkuasa di Kesultanan Aru dari 1523 - 1802 M karena raja terakhir Kesultanan Aru ditawan dan dipancung Laksamana Tuanku Ibrahim Syah. Tahun 1802 - 1816 M, Kesultanan Aru dikuasai Kerajaan Pagaruyung dan menempatkan Baginda Sripaduha (Soripada), sebagai Wali Negeri Padanglawas, dengan cap kepala sembilan dari Yang Dipertuan Raja Naro.

[sunting]Dalam Kedaulatan Majapahit

Mpu Prapanca, seorang pujangga Kerajaan Majapahit menulis satu kitab yang berjudul Negarakertagama sekitar tahun 1365 M. kitab tersebut ditulisnya dalam bentuk syair yang berisi keterangan mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Menurut Prof. Slamet Mulyana (1979:9), Kitab Negarakertagama adalah sebuah karya paduan sejarah dan sastra yang bermutu tinggi dari zaman Majapahit. Berabad-abad setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, keberadaan dimana kitab ini tidak diketahui. Baru pada tahun 1894, satu Kitab Negarakertagama ditemukan di Puri Cakranegara di Pulau Lombok. Kemudian pada Juli 1979 ditemukan lagi satu Kitab Negarakertagama di Amlapura, Lombok.
Dalam Pupuh XIII Kitab Negarakertagama, nama Mandailing bersama nama banyak negeri di Sumatera dituliskan oleh Mpu Prapanca sebagai negara bawahan Kerajaan Majapahit. Tidak ada keterangan lain mengenai Mandailing, kecuali sebagai salah satu negara bawahan Kerajaan Majapahit. Namun demikian, dengan dituliskan nama Mandailing terdapatlah bukti sejarah yang otentik bahwa pada abad ke-14 M telah diakui keberadaannya sebagai salah satu negara bawahan.

[sunting]Dalam Kedaulatan Pagaruyung

Mandailing sebagaimana wilayah lain di pulau Sumatera, kemudian diserahkan pihak Majapahit kepada Kerajaan Pagaruyung, di bawah pemerintahan Adityawarman dan keturunannya. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa[6] disebutkan pada tahun 1347 M, Adityawarman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura, Adityawarman merupakan putra dari Adwayawarman seperti yang terpahat pada Prasasti Kuburajo dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya seperti yang disebut dalam Pararaton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang,[7] pada masa pemerintahannya kemungkinan Adityawarman memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman Minangkabau.
Kemerdekaan Pagaruyung dari Majapahit, diberitakan dalam kisah Adu Kerbau, yang mencuatkan nama Minangkabau (Menang Kerbau), yaitu kurun abad ke-16 M. Kala itu, Bra Wijaya V menyuruh anaknya Raden Patah gelar Angin Bugis yang tinggal di Palembang, untuk menarik kembali Kerajaan Pagaruyung ke wilayah Kerajaan Majapahit. Namun, dengan kecerdikan Putri Minang, yang kemudian dikenang sebagai '’’Bunda Kandung’’’, pasukan Majapahit yang berasal dari suku Bugis di Palembang, berhasil dikalahkan dengan pertandingan adu kerbau.

[sunting]Inggris Mengklaim Utara Sumatera

Sultan Bagindo Martio Lelo bersama Jhon Abraham Moschel (Resident Nias) selaku pemegang kuasa dan bertindak atas nama Syarikat Dagang Hindia Timur, melakukan perjanjian. Kalimat perjanjian tanggal 7 Maret 1760 menyebutkan Sutan Martia Lelo bersumpah berdasarkan Al Qur'an menyerahkan benteng Natal kepada Moschel (stapel, 1955. 198 - 200). Perjanjian ini menunjukkan penduduk Mandailing sudah beragama Islam ketika Inggris dan Belanda datang.
Tahun 1785 – 1824 M, Inggris mendirikan Trading Post (Pusat Perdagangan) di Tapian Na Uli (Teluk Sibolga).
Tahun 1821 – 1833 M, Panglima Paderi Tuanku Lelo dijadikan Calon Sultan di Angkola oleh Inggris.
Tahun 1823 M, Gubernur Jenderal Sir Thomas Stanford Raffless membuat kebijakan untuk membuat suku Kristen, yang berada di antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Islam Minangkabau, yaitu di pedalaman Barus, yang kala itu masuk dalam Kesultanan Barus bawahan Kesultanan Aceh. Dalam bahasa Belanda policy (kebijakan) itu berbunyi, "Een wig te drijen tusschen het mohamedaansche Atjeh en het eveneens mohammadansche Sumatra's West Kust. Een wig in de vorm van de Bataklanden (Aceh yang Islam serta Minangkabau (Pantai Barat Sumatra) yang Islam dipisah dengan blok Batak (Barus Tanah Kristen)." Perintah ini meniru perintah Gubernur Jenderal Inggris di Calcutta, yaitu "Burma yang Buddha serta Siam yang Buddha dipisah dengan blok Karen yang kristen." Pelaksanaannya, 3 pendeta British Baptist Mission, yaitu Pendeta Burton, Pendeta Ward, Pendeta Evans ke Kota Tapian Na Uli, tempat Raffless beribukota saat itu.
Tahun 1824 M, Inggris mengklaim Sumatera bagian utara merupakan wilayah kekuasaan Inggris. Baru pada Tahun 1834 M, melalui Londonsche Tractaat, Sumatera bagian utara ditukar dengan Belanda dengan Kalimantan Utara (Sarawak dan Sabah), policy Raffless tentang suku Kristen (Batak) diteruskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kolonel Elout berjanji melaksanakan peng-Kristen-an tanpa diongkosi pemerintah Hindia Belanda.

[sunting]Masa Darul Islam Minangkabau

Mandahiling pada awal abad ke - 19 M masuk ke dalam Darul Islam Minangkabau, yaitu sejak tahun 1833 M. Darul Islam Minangkabau berdiri akibat masuknya ajaran Wahhabi yang dibawa 3 tentara Wahhabi dari Arab Saudi, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang yang berasal dari Pasaman. Kehadiran ketiganya mengganggu ketenangan aliran Islam yang berkembang di Mandahiling saat itu, yaitu aliran Syiah dan Sunni mazhab Hanafi yang toleran dengan adat budaya setempat. Raja Lubuksikaping kemudian mengusir ketiganya dari wilayah Pasaman, dan mereka diterima di Nagari tetangga, yaitu Agam. Dengan bantuan Tuanku Nan Renceh, ketiga haji itu mendirikan Darul Islam Minangkabau, dengan Tuanku Nan Renceh sebagai Kepala Darul Islam Minangkabau.
Kejadian ini dimanfaatkan Belanda untuk mengadu domba sesama penganut Islam, hingga terjadilah perang saudara. Lebih lima tahun, perang berkecamuk di Mandahiling dan berakhir tahun 1838 M, sewaktu kubu pertahanan Tuangku Tambuse (Tuanku Tambusai/ Haji Muhammad Saleh) di Dalu-dalu menghentikan perlawanannya, setelah sebelumnya menggantikan Tuanku Imam Bonjol yang ditangkap Belanda. Tuanku Imam Bonjol sendiri menggantikan Tuanku Nan Renceh yang menyerahkan diri kepada Belanda.
Awal mula Perang Paderi, bermula antara Tahun 1803 – 1807 M, Raja Abdullah Ibn Saud yang berpesan untuk mengusir kedatangan orang-orang kafir, dengan memimpin pergerakan berdasarkan keagamaan. Kemudian Tahun 1804 M, Tuanku Nan Renceh, Kepala Nagari Agam, Minang Utara memimpin Gerakan Pembersihan Agama Islam, yang disebut ‘’’ Gerakan Islam Kaum Putih’’’, bersama-sama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang terusir dari Rao Pasaman pada tahun 1803 M.
Tahun 1804 M, Gerakan Islam Kaum Putih membantai keluarga Raja Pagaruyung dan 4 anggota Baso Nan Ampek Balai. Gerakan ini menggantikan Kerajaan Pagaruyung dengan Darul (Negara) Islam Minangkabau, dengan Kepala Negara Tuanku Pemasiangan dan Wazir (Perdana Menteri) Tuanku Nan Renceh. Dalam peristiwa ini, Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung, Yang Dipertuan Arifin Muningsyah, berhasil lolos bersama putrinya Puan Gadis, lari ke Kuantan, kemudian ke Batavia.
Pada Tahun 1808 - 1837 M, Peto Syarif, Kepala Nagari Bonjol tertarik bergabung Gerakan Islam Kaum Putih yang dikenal dengan nama Gerakan Paderi, dan mendapat gelar Tuanku Imam Bonjol. Lalu, Tahun 1818 – 1820 M Darul Islam Minangkabau berhasil menguasai Mandailing Natal, Kepala Federasi Mandailing Natal Raja Gadumbang, masuk Gerakan Paderi dan digelari Tuanku Mandailing, namun tak pernah mau memakainya.
Tahun 1818 – 1820 M, Darul Islam Minangkabau berhasil menguasai Bakkara (Bangkara) di Kesultanan Barus, yang berada di bawah Kesultanan Aceh. Tentara Aceh berhasil dipukul mundur. Tahun 1820 M, Natal Accord. Perundingan antara Kesultanan Aceh dan Darul Islam Minangkabau, antara Laksamana Tuanku Djudjang dan Tuanku Pemasiangan, untuk bekerja sama menyerang Belanda. Tahun 1822 – 1824 M, Belanda berhasil merebut Nagari Agam dan Nagari Tanah Datar. Benteng Fort De Kock dididirikan di Bukit Tinggi, ibukota adat Minang Utara Koto Piliang, dan benteng For t van der Capellen didirikan di Batu Sangkar, ibukota adat Minang Selatan Bodi Chaniago. Tahun 1824 – 1832 M, pusat Darul Islam Minangkabau dipindah dari Agam ke Bonjol. Tuanku Nan Renceh menyerah kepada Belanda, dan digantikan Tuanku Imam Bonjol. Tahun 1825 M, Resident Bengkalis memasukkan Padang Lawas (Labuhan Batu) ke dalam Resident Bengkalis secara de jure.

[sunting]Masa Hindia Belanda

Kehancuran Darul Islam Minangkabau dimulai Tahun 1832 M, dengan keberhasilan Belanda menawan Kepala Negara Darul Islam Minangkabau Tuanku Pemasiangan dan mati digantung di Fort Guguk Gantang. Tahun 1832 M, Benteng Bonjol berhasil dihancurkan Belanda. Kolonel Elout menyebarkan isu, telah membeli seluruh alam Minangkabau untuk pemerintah Belanda dari Raja Alam Pagaruyung yang dikabarkan berada di Kota Padang.
Tahun 1833 M, Belanda dan pemuka-pemuka adat Minangkabau mengadakan perjanjian Plakat Panjang, yang menyatakan Belanda tak mencampuri urusan adat di Minangkabau. Dalam peristiwa ini, Raja Gadumbang membuat perjanjian dengan Belanda, untuk mengusir Gerakan Paderi dari wilayah Mandailing Natal, dan dinobatkan sebagai Regent Mandailing Vour Her Leven (Pemangku Adat Mandailing Seumur Hidup).
Pada Tahun 1833 M, Belanda telah membuat perjanjian dengan penduduk Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Plakat Panjang, bahwa urusan pemerintahan adat tak akan dicampuri Belanda. Pada tahun ini, Belanda hanya mengakui beberapa Raja Mandailing, yaitu Langgar Laut di Angkola, Baginda Raja di Maga, Sutan Parukunan di Singengu, Sutan Naparas di Tamiang, Sutan Mangkutur di Uta Pungkut, Sutan Naparas dan Sutan Guru di Pakantan, Patuan Gorga Tonga Hari Ulu (Jang Patuan di Lubuk Sikaping). Tetapi perjanjian ini dikhianati Belanda sendiri. Akibatnya Sutan Mangkutur, saudara dari Radja Gadombang dan Sutan Naparas dari Tamiang memberontak kepada pemerintah Belanda.
Tahun 1834 M, Dua perwira Paderi Ja Mandatar Lubis dan Kali (Qadli) Rancak Lubis dibaptis Pendeta Verhouven menjadi Kristen Calvinist. American Baptist Mission mengirim 3 pendeta, yaitu Lyman, Munson dan Ellys untuk ditempatkan di Pakantan, untuk membantu peng-Kristenan pada Pendeta Verhouven. Tahun 1834 M, Kolonel Elout berhasil menguasai Angkola tanpa perlawanan dari Inggris.
Tahun 1838 -1884 M, Belanda membentuk Resident Air Bangis dalam Gouvernemen Sumatra’s West Kust.
Tahun 1838 – 1863 M, Tuanku Tambusai masih menguasai Padang Lawas, yang diklaim Belanda dan dimasukkan sebagian dalam Direct Bestuurd Gebied (Pangreh Praja) di Residensi Air Bangis, dan sebagian lagi diklaim Labuhan Batu dan Asahan, diklaim masuk Swapraja di Residensi Bengkalis di Gouvernement Sumatra’s Oost Kust (Pantai Timur Sumatera).
Tahun 1838 - 1871 M, Federasi Mandailing dihapuskan Belanda.
Pada Tahun 1840 M, Panyabungan menjadi ibukota Asisten Resident Mandailing Natal di Gubernemen West Kust Sumatra. Tahun 1857 M, Mandahiling yang terdiri Rao Pasaman, Mandailing Julu (Kotanopan, Muara Sipongi), Mandailing Godang (Panyabungan), Mandailing Jae (Padangsidempuan), Natal, Batang Natal, Angkola, Angkola Dolok (Sipirok), disatukan dalam Karesidenan Air Bangis, dalam Gubernemen Pesisir Barat Sumatra (West Kust Sumatra). Sementara itu, karena percaturan politik dengan Inggris, Padanglawas yang pernah diduduki tahun 1839 hingga 1843 M, baru dimasukkan Belanda tahun 1879 M, setelah Londonsche Tractat, ke dalam Karesidenan Air Bangis.
Tahun 1861 M, Pendeta-pendeta Jerman menggantikan pendeta-pendeta Belanda di Sipirok, yaitu Pendeta Van Asselt dan Pendeta Klammer. Setelah itu, Tahun 1863 M, Pendeta Nommensen ditemani Ja Mandatar Lubis dan Kali Rancak Lubis pindah dari Sipirok ke Silindung.
Tahun 1869 M, American Baptist Mission dan British Baptist Mission tidak mau mengongkosi pendeta di Pakantan, karena susah dikembangkan. Kemudian Tahun 1869 – 1918 M, Pendeta-pendeta Mennoniet dari Ukraina pada Dinasti Romanov di Russia pergi ke Pakantan, dan berhenti karena dinasti Romanov tumbang. Pendeta Ivan Tissanov pindah ke Bandung.
Tahun 1873 M, Silindung dimasukkan dalam Residensi Air Bangis, setelah berhasil ditakhlukkan Belanda, kaum muslimin di Silindung diusir, masjid di Tarutung dibongkar.
Tahun 1881 M, daerah Toba berhasil ditakhlukkan Belanda, dan dilanjutkan dengan pengkristenan. Hal ini membuat wali negeri Bakkara (Bangkara), yang berada di bawah Kesultanan Aceh, yaitu Si Singa Manga Raja (Sri Singa Maha Raja) XII yang merupakan keturunan Sultan Aceh melalui Kesultanan Barus, melakukan perlawanan sengit dari tahun 1882 - 1884 M, yang dibantu Tentara Aceh. Selain itu juga, penamaan suku Kristen di Kalimantan, yaitu Dayak oleh Belanda, dan Malayik oleh Inggris. Semenjak itu orang Mandailing, baik yang tinggal di afdeeling Padangsidempuan (Tapanuli Selatan), Labuhan Batu, Asahan, Sumatera Barat dan Riau menolak disebut sebagai orang Batak.
Tahun 1885 M, pusat pemerintahan Mandailing Natal dikepalai Resident, dipecah dari Karesidenan Air Bangis dan dipindahkan dari Penyabungan ke Padangsidempuan hingga tahun 1906 M. Gouvernement Sumatra's West Kust (Pantai Barat Sumatra)terdiri: 1. Karesidenan Padang 2. Karesidenan Padang Bovenlanden (Padang Darek) 3. Karesidenan Mandailing Natal, terdiri atas: Kontrolir Natal, Kontrolir Mandailing Kecil (Kotanopan), Kontrolir Ulu dan Pakantan, Kontrolir Angkola Dolok (Sipirok), Kontrolir Barus, Kontrolir Singkil, Kontrolir untuk daerah Pedalaman. Sementara itu, Air Bangis dijadikan afdeeling bersama-sama afdeeling Rao Pasaman ke dalam Karesidenan Padang.
Pada Tahun 1906 M, pusat pemerintahan Resident Mandailing Natal dipindahkan dari Padang Sidempuan ke Kota Tapian Na Uli di Sibolga menjadi Residen Tapian Na Uli, digabungkan dengan afdeeling Sibolga dan afdeeling Bataklanden. Afdeeling Padang Sidempuan yang dikepalai oleh seorang Residen berkedudukan di Padangsidimpuan.
Afdeeling Padangsidimpuan dibagi atas 3 onder afdeeling, masing-masing dikepalai oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, yaitu : - Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, berkedudukan di Padangsidimpuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Angkola, berkedudukan di Padangsidempuan; b. Distrik Batang Toru, berkedudukan di Batang Toru; c. Distrik Sipirok, berkedudukan di Sipirok; - Onder Afdeeling Padang Lawas, berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Padang Bolak, berkedudukan di Gunung Tua; b. Distrik Barumun dan Sosa, berkedudukan di Sibuhuan; c. Distrik Dolok, berkedudukan di Sipiongot; - Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kotanopan. Onder ini dibagi atas 5 onder distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Demang, yaitu : a. Distrik Panyabungan, berkedudukan di Panyabungan; b. Distrik Kota Nopan, berkedudukan di Kota Nopan; c. Distrik Muara Sipongi, berkedudukan di Muara Sipongi; d. Distrik Natal, berkedudukan di Natal; c. Distrik Batang Natal, berkedudukan di Muara Soma;
Tiap-tiap onder distrik dibagi atas beberapa Luhat yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhat/Luhak (Kepala Kuria) dan tiap-tiap Luhat dibagi atas beberapa kampung (huta/kuta/uta) yang dikepalai oleh seorang Kepala Hoofd, ibukota Luat (Kuria) disebut Kota, dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo (Ripe/Marga/Dusun), apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya.

[sunting]Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan tahun 1945 M, daerah Angkola dibentuk menjadi suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dijadikan suatu Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis dan kemudian Sutan Katimbung. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu Kabupaten dikepalai seorang Bupati berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya adalah Junjungan Lubis dan kemudian Fachruddin Nasution.
Sesudah tentara Belanda memasuki kota Padangsidimpuan dan Gunung Tua, daerah administrasi pemerintahan masih tetap seperti biasa, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke daerah yang aman yang belum dimasuki oleh Belanda.
Setelah RI menerima kedaulatan pada akhir tahun 1949, maka pembagian Daerah Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan pula. Semenjak awal tahun 1950 terbentuklah Daerah Tapanuli Selatan, dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan menjadi pegawai Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padangsidempuan.
Pada periode Bupati KDH Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, terjadi penambahan 6 kecamatan sehingga menjadi 17 kecamatan. Penambahan kecamatan tersebut antara lain : 1.Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian Kecamatan Padangsidimpuan dengan ibu negerinya Pintu Padang. 2.Kecamatan Siabu berasal dari sebagian Kecamatan Panyabungan dengan ibu negerinya Siabu. 3.Kecamatan SD Hole berasal dari sebagian Kecamatan Sipirok dengan ibu negerinya Sipagimbar. 4.Kecamatan Sosa berasal dari sebagian Kecamatan Barumun dengan ibu negerinya Pasar Ujung Batu. 5.Kecamatan Barumun Tengah berasal dari sebagian Kecamatan Padang Bolak dengan ibu negerinya Binanga.
Sejak tanggal 30 Nopember 1982, wilayah Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp. Timur, Psp. Barat, Psp Utara dan Psp. Selatan dimana Kecamatan Psp. Utara dan Psp. Selatan dibentuk menjadi Kota Administratif Padangsidempuan (PP Nomor 32 Tahun 1982). Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu : 1. Kecamatan Natal dengan ibukota Natal, 2. Kecamatan Muara Batang Gadis dengan ibukotanya Singkuang, 3. Kecamatan Batahan dengan ibukotanya Batahan. Pada tahun 1992 itu juga dibentuk Kecamatan Siais dengan ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp. Barat. Kemudian pada tahun 1996 sesuai dengan PP. RI No. 1 Tahun 1996 tanggal 3 Januari 1996 dibentuk Kecamatan Halongonan dengan ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak.
Dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 dan disyahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Ibukota Panyabungan) dengan jumlah daerah Administrasi 8 Kecamatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibukotanya Padangsidempuan) dengan jumlah daerah administrasi 16 Kecamatan. Sampai dengan tahun ini, Kabupaten Tapsel telah dimekarkan menjadi 1 kota (Padang Sidempuan) dan 3 Kabupaten (Mandailing Natal, dan yang terbaru dengan UU No 37/2007 dan UU 38/3007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas).

[sunting]Bacaan Lebih Lanjut

  • Harahap, Basyral Hamidy (1 Maret 1993). Horja, Adat Istiadat Dalihan Na Tolu. PT Grafiti Bandung.
  • Harahap, Basyral Hamidy (2007). Greget Tuanku Rao. Komunikasi Bambu.
  • Parlindungan, Mangaraja Onggang (1967). Pongki Na Ngolngolan gelar Tuanku Rao. Tanjung Pengharapan.
  • Sumatera Utara, Jawatan Penerangan (1953). Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kementrian Penerangan.
  • Tapanuli Selatan, Berita Keluarga (1958). Tampakna Do Rantosna, Rim Ni Tahi Do Na Gogo. Keluarga Tapanuli Selatan.
  • Loebis, A.B. (1998). Adat Perkawinan Mandailing. Keluarga Tapanuli Selatan.
  • Drakard, Jane (2003). Sejarah Raja-raja Barus. Dua Naskah dari Barus.. Gramedia Pustaka Utama.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar