ISU PENGGULINGAN PEMERINTAH Keluh-kesah Presiden Dinilai Lebai

ISU PENGGULINGAN PEMERINTAH Keluh-kesah Presiden Dinilai Lebai Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPRSelasa, 20 Maret 2012 JAKARTA (Suara Karya): Keluh-kesah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal gerakan aneh yang ingin menjatuhkan pemerintah sebelum Pemilu 2014 terkesan berlebihan alias lebai. Toh, sejauh ini gerakan protes terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah aspirasi publik karena kebijakan itu berdampak kian terbebaninya kehidupan masyarakat luas. Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Wakil Ketua Komisi III DPR M Nasir Jamil (Fraksi PKS), Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (Fraksi Partai Golkar), dan pengamat politik Habibie Center Bawono Kumoro, secara terpisah di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan silaturahmi pengurus Partai Demokrat di kediaman pribadi di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Minggu (18/3) malam lalu, SBY menceritakan banyak hal--mulai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hingga kabar bakal adanya upaya penggulingan pemerintah. "Sekarang ini, yang dijadikan sasaran tembak adalah saya, SBY. Kembali setiap saat begitu. Hari-hari saya, cek ke Ibu Ani, SMS-nya begitu. Di samping ada yang mendoakan baik-baik, ada yang memberikan semangat, bahkan ada yang mengancam keselamatan saya dan akan menjatuhkan saya di jalan," kata SBY. Menurut Ray Rangkuti, keluh-kesah itu tak beralasan. "Istilah anak muda sekarang, itu namanya lebai alias berlebihan. Zaman telah berubah. Di era demokrasi seperti ini tak mudah menjatuhkan presiden, kok," ujarnya. Karena itu, Ray menyarankan Presiden agar tak perlu parno alias paranoid. "Hadapi saja protes rakyat dengan dialog, memperbaiki kinerja pemerintah, atau mengevaluasi kebijakan yang tak prorakyat. Jangan berprasangka buruk kepada rakyat sendiri," kata Ray. Begitu juga penilaian Priyo Budi Santoso. "Tak mudah menurunkan Pak SBY di tengah jalan. Hampir mustahil gerakan seaneh apa pun itu sebagai ancaman yang bisa mudah menurunkan kepala negara yang sah di tengah jalan," ujarnya. Priyo menyebutkan, penggulingan SBY mustahil karena masyarakat sudah demokratis. "Bagi kita yang berpikir demokrasi, tidak ada pemaksaan kehendak. Tidak ada pemaksaan menurunkan presiden di tengah jalan," ucapnya. Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar menegaskan, partainya akan menghadang rencana aksi penggulingan pemerintah jika aksi tersebut memang ada. "Golkar tidak setuju langkah seperti itu. Kita kritik saja kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Presiden. Itu jauh lebih bagus dalam demokrasi," tuturnya. Dalam pandangan M Nasir Jamil, Presiden berkeluh-kesah sangat manusiawi. Namun, dia mengingatkan, jika keseringan, keluh-kesah itu dapat membawa efek negatif bagi psikologis masyarakat. "Masyarakat bertanya, 'Presidennya saja seperti ini, bagaimana kami'. Psikologis masyarakat bisa ikut down juga," kata Nasir. Menurut dia, sebagai presiden, SBY semestinya menunjukkan sikap tegar dalam menghadapi segudang persoalan bangsa. "Seharusnya Presiden siap menghadapi risiko apa pun, siap mengemban tugas negara -- apa pun risikonya," ujar Natsir. Sebagaimana Priyo dan Natsir, Bawono Kumoro mengatakan, upaya sekelompok mahasiswa dan politisi melengserkan SBY dari kursi kepresidenan diperkirakan tak berhasil, walau memanfaatkan isu penaikan harga BBM subsidi. Aksi penolakan penaikan harga BBM hanya berpengaruh terhadap stabilitas politik. "Imbas penaikan harga BBM akan mengakibatkan terjadinya aksi penolakan beberapa kalangan, khususnya mahasiswa dan kelompok oposisi. Namun, penolakan itu tidak akan berimbas besar terhadap politik di Indonesia, terlebih terhadap pelengseran Presiden," ujar Bawono. Dia mengatakan, penaikan harga BBM tak berkorelasi dengan politik maupun hukum, tetapi bisa memengaruhi elektabilitas dalam pemilu. Pemerintah sendiri menaikkan harga BBM karena faktor psikologis harga minyak dunia. Pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian. "Penaikan BBM tak akan berpengaruh terhadap pelengseran Presiden. Lagi pula pelengseran Presiden hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu apabila presiden melanggar hukum atau melakukan tindak pidana," ujar Bawono. Ditinjau dari aspek psikologi politik, Bawono memahami keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Realitas sekarang ini, harga minyak dunia melambung hingga 120 dolar AS per barel. Ini jauh di atas harga patokan minyak dalam APBN sebesar 90 dolar AS per barel. "Kalau harga minyak yang sudah melambung tinggi ini ditampung APBN tanpa perubahan, maka fostur APBN menjadi sangat terbebani," ujar Bawono. Dia tetap meminta pemerintah memikirkan kembali rencana kebijakan pemberian kompensasi penaikan harga BBM subsidi bagi masyarakat miskin. Sementara itu, Ketua Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jangan hanya dilihat dari sisi saat ini. Justru upaya menaikkan harga BBM ini guna menyelamatkan bangsa dari keterpurukan ekonomi. "Risiko ekonomi kita makin berat karena ketidakseimbangan harga minyak dunia dengan asumsi harga minyak yang terdapat dalam APBN 2012," ujarnya. Didik mengatakan, jika harga minyak dunia terus naik, maka subsidi BBM jadi menggelembung melampaui batas kemampuan anggaran negara. "Padahal pengeluaran itu akan lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas hidup rakyat miskin. Masyarakat miskin akan menikmati manfaat lebih besar jika harga BBM tak disubsidi, karena masyarakat miskin bukan konsumen terbesar BBM subsidi," katanya. Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah desas-desus yang menyebutkan Presiden SBY mengundang sejumlah rektor ke Istana untuk meredam penaikan harga BBM subsidi. Julian menjelaskan, agenda pertemuan dengan sejumlah rektor itu di Kantor Presiden adalah pemaparan program baru bidang otomotif yang disiapkan pemerintah. (Feber S/Tri Handayani/Rully)