Ekonomi Pasar Bebas, Negara Tidak Dibutuhkan

Sunday, 18 March 2012, 21:58

Dari masa ke masa. Dari jaman ke jaman. Dari mulai orde lama, orde baru, hingga masa reformasi bergulir sampai saat ini, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia masih tetap sama, yaitu masalah kesenjangan.

“Masyarakat semakin terpinggirkan. Hampir seluruh sector kehidupan dikuasai oleh kapitalis (pemilik modal). Tidak ada control terhadap pemilik modal. Rakyat sudah tidak lagi berdaulat. Sistem politik di negeri pun telah berubah menjadi Liberal, atau demokrasi Liberal, sehingga pertikaian-pertikaian horizontal semakin tajam. Rakyat tidak ter-urus dengan baik. Akhirnya muncul istilah autopilot. Negara dan bangsa berjalan sendiri-sendiri tanpa ada satu acuan yang jelas. Ini menjadi problem yang semakin berat,” kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan.

Menurut mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) Jakarta ini, tidak terasa Indonesia telah memasuki tahap awal dalam memasuki sistem kapitalis neoriberalisme. Sehingga peran negara pun hilang dengan sendirinya.

“Sehingga yang akan terjadi negara ini menjadi negeri autopilot. Di mana ekonomi dikontrol oleh pemilik modal, termasuk sektor lainnya. Ini berbahaya sekali, karena negara sudah tidak lagi memihak kepada kepentingan rakyat,” ujar mantan Komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan-padangan tentang perkembangan perekonomian di Indonesia,koranbanten.com secara khusus mewawancarai mantan aktivis ITB era 80-an ini, berikut petikannya;

Menurut Anda, apa sisi negatif dari ekonomi liberal ?

Di negara-negara maju, mereka itu sudah mengakui. Bahkan, dalam forum pertemuan para kapitalis, di Davos beberapa bulan yang lalu, mereka telah mengakui kegagalan dan kelemahannya. Akibat kelemahannya tersebut, terjadi krisis keuangan di Amerika dan Eropa yang dimulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Bahkan, krisis ekonomi tersebut sampai sekarang belum bisa recovery.

Kegagalan tersebut akibat pemberlakuan perdagangan bebas, sebebas-bebasnya. Di mana negara kurang ikut andil sebagai pelindung rakyatnya, karena ekonomi pasar bebas menuntut begitu. Negara tidak dibutuhkan lagi untuk andil dalam membuat tata aturan. Jadi modal para Kapitalis merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Krisis ekonomi yang terjadi dimilai dari Amerika, sampai saat ini, memunculkan suatu kehancuran bagi kapitalisme itu sendiri. Seperti yang terjadi di Islandia, Yunani, Italia, Spanyol. Ini sangat dikhawatirkan oleh orang-orang kapitalis sendiri.

Sedangkan di Indonesia, kita baru memasuki tahap awal. Kita memuja-muja sistem kapitalisme-neoliberalisme, sehingga peran Negara dihilangkan dengan Kapitalisme-Neoliberal-Pasar bebas.

Dengan sendirinya tercipta pola ekonomi yang disebut autopilot. Ekonomi autopilot adalah ekonomi yang dikontrol oleh pemilik modal. Semua sektor dikendalikan oleh para pemilik modal, termasuk sektor politik dan sosial. Inilah bahayanya Neoliberalisme-Kapitalisme yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat.

Apakah bangsa Indonesia siap secara mental untuk menghadapi perdagangan bebas ?

Seperti yang saya katakan tadi. Kita sangat berbeda dengan masyarakat Eropa dan Amerika yang bisa mempersiapkan industrinya secara baik. Itu-pun ternyata mereka mengalami kegagalan dan mereka bertanya kembali tentang arah kapitalisme.

Bangsa kita belum mempersiapkan diri untuk menghadapi daya saing. Kemampuan untuk menghadapi daya saing harus ada, kalau kita mau masuk ke dunia pasar bebas. selain Daya saing, juga nasionalisme.

Seperti apa nasionalisme itu ?

Nasionalisme Korea, misalnya, sangat tinggi sekali. Korea juga memproduksi barang-barang canggih yang diproduksi Jepang. Bahkan pemerintah Korea mendorong industri otomotifnya dengan memberikan himbauan kepada rakyatnya untuk mencintai produk-produk industrinya sendiri.

Sedangkan Indonesia kan tidak. Ketika industri otomotif mau diproduksi, pemerintah tidak pernah mau berpihak kepada industri otomotif bangsa sendiri. Tidak ada suara dari Menteri Perindustrian ataupun Presiden, untuk mendorong industri pembuatan mobil oleh bangsa sendiri.

Malah yang mengajarkan kita tentang nasionalisme di bidang industri otomotif adalah anak-anak SMK yang ada di Solo.

Kapan pemerintah mau mendukung industri pembuatan mobil nasional ?

Pemerintah kita tidak pernah mempersiapkan daya saing. Akhirnya selalu kebanjiran barang-barang impor, ketika kita membuka kran perdagangan dengan negara China dan negara-negara lain. Lalu yang terjadi, industri yang menggunakan penyerapan tenaga kerja besar di dalam negeri collapse. Ini juga harus segera dipikirkan.

Apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi ekonomi global ?

Kita harus memperhatikan dahulu langkah-langkah yang harus diambil. Dalam membangun suatu kehidupan ekonomi global ada tiga hal. Pertama adalah Nasionalisme. Kedua, mampu membangun daya saing. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana surplus ekonomi negara ini, apakah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Disinyalir ada puluhan orang Indonesia yang sudah menjadi konglomerat di tingkat dunia. Padahal, 60 persen bangsa Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi apa sebenarnya yang dihasilkan dari pembangunan ini, dan untuk siapa pembangunan ini? . Hal ini yang akan menjadi persoalan kalau kita kaitkan dengan AFTA atau era pasar bebas yang akan memasuki Indonesia.

Pada tanggal 28-29 Februari 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninjau Proyek KS-POSKO di Cilegon-Banten, menurut anda apa kepentingan Presiden ?

Industri baja adalah industri dasar. Seluruh negara akan bertaruh untuk industri bajanya. Industri baja di Indonesia didirikan oleh Ir. Soekarno, Presiden RI pertama. Pada saat bersamaan Mao Zedong mendirikan industri baja di China. Begitu juga Korea Selatan. Tapi setelah puluhan tahun, malah industri baja China dan Korea yang lebih maju, pada tingkat dunia. Bahkan Korea bisa mengambil alih industri baja di Indonesia bekerjasama dengan PT. Krakatau Steel yang merupakan BUMN milik Pemerintah Indonesia.

Ini menunjukan adanya kegagalan pemerintah dalam mengembangkan industri strategis milik bangsa Indonesia. Pemerintah sudah sangat terlambat untuk mengembangkan industri baja. Apa yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah delapan tahun berkuasa, kenapa baru sekarang peduli terhadap industri logam dasar atau industri baja yang strategis. Itu sudah sangat ketinggalan zaman. Kenapa tidak di awal-awal, peduli terhadap industri baja bagi bangsa Indonesia.

Akhirnya menimbulkan tanda tanya besar buat kita. Mengapa industri baja yang dibangun oleh Presiden RI pertama kita, tidak dirawat dan dijaga akselarasinya oleh pemerintahan. seharusnya masalah industri baja ini adalah isyu yang muncul sepuluh tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah sangat terlambat.

Dibalik kompetisi antar negara investor, adakah motiv penguasaan sumber daya alam Indonesia. Misalnya, China dan Perancis di Manokwari Papua, bersaing untuk mmbangun pabrik Semen. Karena ada urat tambang emas di sepanjang daerah Manokwari. Rusia dan Inggris pun bersaing membangun jalan kereta api. Ternyata untuk alat transportasi batubara. Menurut Anda ?

Perkara kompetisikan biasa aja. Namun yang paling penting bagaimana pemerintah bisa mencari dan mengambil keuntungan secara maksimum dari investasi yang masuk ke Indonesia. Namun yang jelas, Papua adalah masa depan Indonesia. Artinya, seluruh sumber kekayaan alamnya masih banyak sekali yang terpendam, dan pemerintah Indonesia harus hati-hati dalam kerjasama investasi dengan Asing itu.

Pemerintah harus mengambil pelajaran dari freeport. Di mana kontrol kita tidak maksimum terhadap kepemilikan freeport. Di masa depan, pemerintah harus fokus. Misalnya untuk pemanfaatan potensi. Namun yang paling penting, pemerintah harus hati-hati. Persaingan antar negara investor pasti ada, karena saat ini negara-negara investor membangun strategi baru untuk memperluas serta bisa menguasai segala potensi yang ada Indonesia ini.

Ini bisa dipastikan membawa pengaruh besar terhadap sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa Indonesia. Namun yang lebih penting, bagaimana pemerintahan SBY yang independen bisa mengantispasi kepentingan-kepentingan pihak asing yang resiprokal (timbal balik-red). Pemerintah atas nama bangsa Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan-kawasan yang memiliki potensi tinggi dari sumber daya alam ini. Sehingga pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan China, Rusia dan India.

Jadi, ketika Pemerintah memberikan konsesi kepada China, maka itu suatu bentuk keseimbangan hubungan antara Indonesia, China dan Amerika Serikat. harus ada hubungan yang balancing. Kalau tidak, pemerintah akan menjadi Antek (kaki tangan-red) kepentingan negara Asing tertentu. Menurut saya, investor dalam negeri juga harus punya andil. Misalnya, ketika KS-POSKO, perusahaan dalam negeri seperti Bakrie Grup kan juga ikut partisipasi. Jadi bukan hanya Korea.

Apa pendapat Anda tentang industri yang berbasis kerakyatan?

Industri berbasis kerakyatan itu, bagaimana masyarakat atau rakyat dapat ikut serta dalam kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan besar melalui BUMD dan sebagainya. Sebagai contoh adalah freeport. Bagaimana, misalnya, rakyat di Papua bisa punya kepemilikan saham sebesar 3%. Ini harus betul-betul terjadi.

Bisa melakukan pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, dan rakyat setempat juga dipekerjakan, baik di bidang low skill maupun midle skill. Kalau ini terjadi, maka bisa memaksimalkan tenaga kerja lokal.

Kemudian, bagaimana caranya agar, misalnya, freeport belanja barang modalnya tidak ke luar negeri. Belanja barang modal freeport ini bisa mencapai tiga milyard dollar. Bukan teknologi yang susah untuk memproduksinya.

Untuk di tingkat lokal, kita harus mendorong pengusaha atau perusahaan lokal untuk memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan asing. Itulah yang disebut usaha berbasis kerakyatan. @YONO HARTONO