Kelompok Radikal akan Hilang Setelah Semua Orang Makmur

Written by:humas

Written on:March 17, 2012

Comments are closed

Bandung, UPI

Menarik menyimak paparan Profesor Ranbir Singh Malik saat menjadi pembicara dalam rangkaian Eminance Lecture. Topik “Integrating The Border Regions In The Republic of Indonesia: Role of geography Education to Promote Nationalism in Indonesia, ” pun diusungnya dalam kuliah umum yang diselenggarakan Jurusan Pendidikan Geografi Selasa (13/3/ 2012) di Auditorium Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Jln. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung.

“Jargon Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia secara filosofis begitu melekat di bangsa Indonesia. Saya melihat bahwa secara historis, pluralisme telah memainkan tempat penting masyarakat di Indonesia. Sejarah lahirnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dengan masyarakat majemuk sebagai landasan konstitusi dan Pancasila merupakan kompromi antara umat Islam yang saleh, Muslim abangan (lebih sekuler), dan kaum minoritas. Sebenarnya peninggalan Candi Borobudur (Budha), dan Kompleks Candi Loro Jonggrang(Hindu), menunjukkan kenyataan bahwa pluralisme di negara ini telah menjadi kenyataan hidup, serta telah berurat-berakar dalam sejarah dan akan bertahan lama,” ujar guru berar berkebangsaan Australia itu.

Berdasarkan perspektif ini, ia menyatakan tidak ada alasan untuk takut bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi tempat kondusif bagi pusat studi antar-agama. Munculnya kelompok radikal dan militan Islam itu hanya fenomena sementara yang akan hilang setelah semua orang makmur. Setelah Indonesia mengatasi masalah sosial ekonomi, radikalisme agama akan menghilang dari negeri ini.

Salah seorang pengajar di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia ini menambahkan, “Kenyataannya Indonesia dianggap sebagai pusat geopolitik ASEAN, merupakan faktor kunci dalam dinamika geopolitik kawasan Asia-Pasifik yang lebih besar. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebenarnya dunia telah mengapresiasi kepemimpinan bangsa Indonesia dalam menangani gerakan militan Islam, dan menjadi aktor geopolitik yang memegang kunci posisi secara strategis. Hal ini terlihat dari perannya dalam ASEAN, bahkan sekarang 22 negara termasuk di antaranya negara Amerika Serikat berpartisipasi dalam Forum Regional ASEAN. Belum lagi tidak dapat dimungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu pendiri Gerakan Non Blok yang dimulai dengan konferensi Bandung pada tahun 1955.”

Ia pun menyinggung hubungan Australia dan Indonesia sebagai tetangga dekat, yang hubungannya tidak selalu baik. Namun kedua negara ini telah bekerja sama dalam cara praktis mengatasi berbagai isu seperti kontra-terorisme, nelayan ilegal, penyelundupan manusia, flu burung, perubahan iklim. Kemudian melihat hubungan Indonesia-Singapura umumnya baik, meskipun isu yang beredar saat ini antara lain larangan ekspor pasir dan granit, padahal industri konstruksi Singapura sangat bergantung padanya.

Teropong pun diarahkan pada hubungan Indonesia-Malaysia, walaupun keduanya tetangga terdekat, dan etnis dan agamanya tidak jauh berbeda satu sama lain, namun hubungannya tidak begitu baik. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, baik darat dan laut sangat berpori memungkinkan masuknya pekerja imigran ilegal dari Indonesia ke Malaysia dan pencari suaka dari berbagai negara. Belum lagi adanya kekerasan terhadap pekerja Indonesia di Malaysia cenderung membawa situasi buruk di antaranya.

Ujian muncul lagi dengan pencurian budaya Indonesia oleh bangsa Malaysia, ketika pada tahun 2007 Badan Pariwisata Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayang yang diklaim. Kemudian pada tahun 2009, Bali (Tari Pendet) digunakan oleh Discovery Channel dalam fitur di Malaysia. Bahkan muncul pula Noordin Top (teroris asal Malaysia) membunuh banyak warga negara Indonesia.

Arti menjadi bangsa

Permasalahan disintegrasi bangsa di Timor Timur, Papua Barat, dan Banda Aceh serta munculnya kebangkitan Islam radikal menjadi ancaman nyata untuk keamanan Indonesia secara internal. Hal lain adanya birokrasi yang sentralistik dengan dominannya etnis Jawa, pembangunan ekonomi tidak merata, dan ketidakadilan kesempatan kerja yang dirasakan tidak adil oleh orang di luar pulau. Bagaimana mengintegrasikan dan menyatukan ribuan pulau dengan beragam budaya, etnis dan agama adalah pertanyaan yang harus dipikirkan dalam pemikiran politik Indonesia.

“Penggunaan kekuatan militer tanpa pemahaman penuh dari sumber masalah hanya akan menjadi kontraproduktif. Indonesia pun perlu mengatasi masalah untuk mencapai citra sebuah bangsa yang besar,” ujar Ranbir Singh.

Pertama, perlunya penanganan ketegangan antaragama dan penegakan aturan hukum. Kedua, perlunya pelaksanaan sistem pemerintahan yang mumpuni. Ketiga, penanganan serius untuk mengatasi korupsi, ketimpangan ekonomi dan sosial, tingkat pengangguran yang tinggi (lebih dari 9%), isu lingkungan, dan ancaman ekstremisme agama. Keempat, terfragmentasinya bangsa Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah Indonesia memprioritaskan gagasan persatuan lebih besar daripada sebelumnya. Kelompok etnis dan keagamaan seharusnya tidak diperbolehkan bertindak di atas hukum negara, karena reputasi Indonesia di masyarakat internasional sebagai masyarakat yang toleran yang dipertaruhkan. Pemerintah harus menetapkan tujuan kebijakan yang jelas untuk memperkuat toleransi, baik itu agama atau etnis, sebagai bagian dari strategi pembangunan secara keseluruhan nasional Indonesia.

Menurut Ranbir Singh, pemerintah harus pula memiliki visi tunggal dan bersatu untuk arah Indonesia. Apa yang diperlukan sekarang adalah para pemimpin harus menerapkan hukum yang ada dan warga negara perlu dididik untuk mematuhi hukum. Konstitusi negara yang membuat toleransi dan persatuan dalam keragaman prinsip utamanya harus dihargai.

“Perlu pemahaman, apa pun agamanya, kelompok afiliasi etnis, ataupun keyakinan yang dimiliki, tetap saja semua adalah bangsa Indonesia. Semua harus paham arti menjadi orang Indonesia. Bagaimana membangkitkan nasionalisme dari beragamnya bangsa Indonesia dari pulau yang berbeda,” ujar dia.

Untuk menjadi maju, bangsa Indonesia harus mampu mencari solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari, memahami kekuatan geopolitik lokal dan global, isu regional di kawasan ASEAN, dan persaingan global. Semua orang Indonesia layak untuk meningkatkan kesempatan hidup, bila ingin mempromosikan demokrasi yang berfungsi dan masyarakat Indonesia yang adil, kata pria berdarah India ini. (Dewi)