Keberadaan Keraton di Cirebon Perlu Perhatian dari Pemerintah
05 Maret 2012 | 11:06 WIB
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat, Selly A. Gantina mengatakan wajar apabila masyarakat Cirebon menuntut perhatian dan bantuan yang lebih dari Pemprov Jabar, terutama karena dari segi budaya Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan.
" Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, saat ini Pemprov Jabar akan mengembangkan destinasi wisata agar tidak hanya terpusat di wilayah Bandung sekitarnya. Dengan warisan budaya yang dimiliki kami tentunya akan mengupayakan agar wilayah Cirebon menjadi dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemprov Jabar,"
Hal tersebut diungkapkan Selly pada saat berdialog dengan para tokoh Keraton, budayawan, pelaku usaha serta masyarakat Cirebon pada acara Dialog Hearing DPRD Provinsi Jawa Barat di Keratin Kacirebonan (3/3).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Drs. Uu Rukmana, M.Si mengungkapkan bantuan untuk pengembangan keraton memang tidak cukup hanya sekali, " kedepannya harus dipikirkan bagaimana agar bantuan tersebut membawa manfaat jangka panjang bagi keberadaan keraton sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitarnya."
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Anggota DPRD Jabar dari Dapil VII. Hj. Ganiwati, SH, salah seorang tokoh Keraton Kacirebonan, drh. R.H. Bambang I mengemukakan mengingat budayanya, kesenian serta sejarahnya seharusnya keraton-keraton mendapatkan perhatian dan bantuan yang memadai dari pemerintah.
" Selain bantuan tersebut, kami juga meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi bantuan agar beberapa benda pusaka keraton seperti bendera, gamelan serta naskah-naskah kuno yang saat ini ada di beberapa museum di Belanda dapat dikembalikan ke Cirebon," demikian disampaikan Bambang.
Pada kesempatan yang sama, A. Djajuli dari Keraton Kasepuhan mengemukakan apabila memang negara benar-benar menghargai keraton, seharusnya pihak keraton tidak perlu lagi merengek atau meminta-minta bantuan kepada pemerintah.
" Sudah menjadi hak keraton sebagai warisan budaya nasional untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Kalau pemerintah menyadari kewajibannya tentunya kami juga tidak akan meminta-minta ," cetus Djajuli.
Djajuli mengingatkan kewajiban konstitusional negara untuk memelihara, menghargai dan menjaga keberadaan keraton sebagai warisan budaya nasional.
Selain meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan keraton-keraton, pada dialog tersebut juga mengemuka keprihatinan terhadap pelestarian bahasa Cirebon sebagai salah satu warisan budaya yang juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
" Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, saat ini Pemprov Jabar akan mengembangkan destinasi wisata agar tidak hanya terpusat di wilayah Bandung sekitarnya. Dengan warisan budaya yang dimiliki kami tentunya akan mengupayakan agar wilayah Cirebon menjadi dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari Pemprov Jabar,"
Hal tersebut diungkapkan Selly pada saat berdialog dengan para tokoh Keraton, budayawan, pelaku usaha serta masyarakat Cirebon pada acara Dialog Hearing DPRD Provinsi Jawa Barat di Keratin Kacirebonan (3/3).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Drs. Uu Rukmana, M.Si mengungkapkan bantuan untuk pengembangan keraton memang tidak cukup hanya sekali, " kedepannya harus dipikirkan bagaimana agar bantuan tersebut membawa manfaat jangka panjang bagi keberadaan keraton sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitarnya."
Dalam sesi tanya jawab yang dipandu oleh Anggota DPRD Jabar dari Dapil VII. Hj. Ganiwati, SH, salah seorang tokoh Keraton Kacirebonan, drh. R.H. Bambang I mengemukakan mengingat budayanya, kesenian serta sejarahnya seharusnya keraton-keraton mendapatkan perhatian dan bantuan yang memadai dari pemerintah.
" Selain bantuan tersebut, kami juga meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi bantuan agar beberapa benda pusaka keraton seperti bendera, gamelan serta naskah-naskah kuno yang saat ini ada di beberapa museum di Belanda dapat dikembalikan ke Cirebon," demikian disampaikan Bambang.
Pada kesempatan yang sama, A. Djajuli dari Keraton Kasepuhan mengemukakan apabila memang negara benar-benar menghargai keraton, seharusnya pihak keraton tidak perlu lagi merengek atau meminta-minta bantuan kepada pemerintah.
" Sudah menjadi hak keraton sebagai warisan budaya nasional untuk mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Kalau pemerintah menyadari kewajibannya tentunya kami juga tidak akan meminta-minta ," cetus Djajuli.
Djajuli mengingatkan kewajiban konstitusional negara untuk memelihara, menghargai dan menjaga keberadaan keraton sebagai warisan budaya nasional.
Selain meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan keraton-keraton, pada dialog tersebut juga mengemuka keprihatinan terhadap pelestarian bahasa Cirebon sebagai salah satu warisan budaya yang juga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar