Rabu, 14 Maret 2012

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 26-28 Februari 2012


Guru Harus Dimonitor

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 26-28 Februari 2012

Foto
Wakil Presiden Boediono memberikan wejangan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. (Foto : Jeri Wongiyanto)
Depok. Alokasi 20 persen anggaran pendidikan dan kebudayaan memberikan porsi besar bagi kesejahteraan guru. Alokasi itu telah memungkinkan guru mendapat kenaikkan tunjangan maupun remunerasi  dalam beberapa tahun terakhir. Namun sebagai imbalannya, negara menuntut guru memenuhi kewajibannya yang utama, yakni mendidik generasi muda Indonesia sebaik-baiknya. 
“Guru harus dimonitor. Saya minta kepada para Kepala Dinas Pendidikan di propinsi, kabupaten dan kota untuk memonitor para guru di daerahnya,” kata Wakil Presiden (Wapres) Boediono saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan, Sawangan, Depok, Selasa 28 Februari 2012. 

Wapres menyoroti kinerja guru setelah menyaksikan sendiri dan mendapat laporan dari berbagai pelosok negeri. Misalnya di sebuah daerah terpencil, ketika Wapres melakukan sidak – inspeksi mendadak – ada sebuah Sekolah Menengah Pertama yang memiliki 11 guru. “Saat saya datang, yang ada hanya dua. Yang lainnya tidak tahu kemana perginya. Datang lagi ketika mengambil gaji,” kata Wapres. 
Meski diakui sebagai kasus ekstrim, hal seperti itu sangat disayangkan mengingat pemerintah terus berupaya melakukan tugasnya dengan menaikkan kesejahteraan guru. Dukungan negara kepada guru tak dapat dipungkiri lagi. Guru mendapat prioritas untuk mendapat taraf kehidupan yang layak dengan tujuan agar ia bisa menunaikan tugasnya sesempurna mungkin untuk mendidik anak-anak. Menjadi tugas para aparat propinsi dan kabupaten/kota untuk terus memonitor “imbalan” dari kenaikkan kesejahteraan guru tersebut. “Para guru harus mengembalikan kenaikkan tersebut dengan memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada anak didiknya,” kata Wapres.   
Wapres percaya mereka yang menjadi bagian dari komunitas pendidikan seperti para guru dan pejabat yang bertugas menangani pendidikan dan kebudayaan seseungguhnya bekerja dengan hati. “Profesi guru adalah profesi panggilan hati. Bukan untuk mencari gaji, apalagi untuk jadi kaya. Tetapi untuk  mengekspresikan kehendak niat dari hati, menyebarkan ilmu, kearifan bagi sesamanya, bagi generasi yang akan datang. Saudara-saudara yang menjadi bagian dari komunitas pendidikan, saya yakin melaksanakan tugas dari hati; punya makna dan visi dari hati,” kata Wapres. 

Salurkan Setiap Rupiah Alokasi 20 persen Anggaran Pendidikan untuk Generasi Mendatang  
Wapres mengingatkan komunitas pendidikan memiliki amanat yang besar dari bangsa untuk menyiapkan generasi mendatang menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Ia mengulang tiga dalil sejarah yang harus dipahami kaum pendidik, dalil yang berlaku umum bagi seluruh peradaban di dunia. Dalil pertama: kemajuan suatu bangsa tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Dalil kedua: suatu bangsa akan maju bila generasi pengganti lebih baik dari generasi yang digantikan. Dalil ketiga: untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia harus bertumpu pada dua hal, yakni pendidikan dan kebudayaan. 
“Kalau generasi yang mengganti lebih rusak, tinggal tunggu waktu, bangsa itu akan surut, atau mundur, atau punah. Sedangkan kesehatan adalah hardware-nya, pendidikan adalah software-nya. Pembangunan keduanya saling terkait,” kata Wapres. 
Wapres meminta agar komunitas pendidik tidak menyia-nyiakan amanat anggaran 20 persen dari APBN dalam melaksanakan tugasnya. 20 persen itu adalah jumlah yang generasi saat ini sisihkan untuk generasi mendatang. 
“20 persen itu jangan dikutak-kutik, jangan dibocor-bocorkan. Setiap rupiah pengeluarannya harus ditujukan untuk menyiapkan pendidikan bagi generasi mendatang. Camkan itu. Kembalikanlah bagi generasi yang punya hak, apakah dalam bentuk pelayanan pengajaran, fasilitas dan lainnya. Kalau berhasil, pahalanya luar biasa, diterima oleh bangsa secara keseluruhan. Bangsa ini akan jadi bangsa yg maju dan anak cucu kita akan mengalami apa yang lebih baik dari yang kita alami sekarang. Tapi kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, dosa kita tidak hanya pada administrasi keuangan, tapi dosa kita pada seluruh bangsa,” kata Wapres. 
Selain gaji guru, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah besar dengan menyalurkan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) ke seluruh penjuru negeri. Ini belum termasuk BOS dari daerah yang menjadi tambahan. Saat ini penyaluran BOS sudah mencapai 100 persen. Tujuan BOS yang utama adalah agar sekolah tidak lagi membebankan biaya operasi sekolah kepada murid. “Inilah pemerataan kesempatan sesuai konstitusi kita,” kata Wapres. 
Kemudian, pemerintah juga menuangkan dana besar bagi rehabilitasi gedung dan ruang-ruang sekolah. Pada tahun 2012 akan ada 172 ribu ruang kelas yang direhabilitasi dengan dana sekitar Rp 15 triliun. Hal lain adalah mengenai beasiswa pendidikan dimana anak-anak yang kurang mampu tetap mendapat akses setara dengan mereka yang mampu. Sebaliknya, mereka yang mampu sebaiknya menghindarkan diri dari mengakses beasiswa karena peruntukannya tidak tepat. 
Karena itu, Wapres juga meminta agar aparat dinas pendidikan dan kebudayaan juga aktif melakukan monitoring program pendidikan terutama pada kinerja guru, penggunaan dana BOS, rehabilitasi sekolah dan pemberian beasiswa. Ia menyambut baik upaya monitoring dengan sistem informasi dan teknologi yang bisa memantau sampai ke sekolah-sekolah di berbagai penjuru negeri. 
“Semuanya dilakukan demi menunjang output pendidikan dan kebudayaan. Kalau ada dana dari pusat, jangan lagi anak-anak dibebankan. Kuncinya ada di tiga hal: biaya, kualitas dan akses. Artinya, penurunan biaya, penaikkan kualitas dan pemerataan akses. Tiga hal ini selalu jadi kriteria program-program pembangunan di bidang pendidikan,” kata Wapres.  

Pendidikan Bagian dari Kebudayaan, Bagian dari Peradaban 
Wapres menutup arahannya dengan mengutip thesis mantan Presiden BJ Habibie yang tidak menyukai istilah pendidikan.  Menurut Habibie, segala upaya pemerintah menaikkan anggaran pendidikan dan kebudayaan, mengangkat kesejahteraan guru dan lainnya sesungguhnya adalah upaya pembudayaan. Yang ditransfer dari generasi sebelumnya ke generasi mendatang adalah transfer budaya. Dari budaya kita sendiri, yang bagus diambil dan ditransfer ke anak didik. Dari budaya global, yang baik diambil dan ditransfer ke anak-anak supaya mereka bisa hidup dalam dunia kosmopolitan. 
“Inilah mengapa pendidikan bergabung dengan kebudayaan. Ini adalah konsep yang benar. Kalau kita artikan pendidikan sebagai kebudayaan, susbtansinya menjadi lebih luas. Bukan cuma untuk belajar hitung-menghitung, tapi juga transfer nilai-nilai budaya dan pembentukan karakter,” kata Wapres. 
Bahkan, kata Wapres, ia mengatakan bisa ikut berkontribusi pada thesis Habibie dengan mengatakan bahwa pendidikan dan budaya sesungguhnya adalah upaya pemberadaban generasi mendatang. Adalah tugas generasi sekarang untuk menyiapkan generasi berikutnya membangun peradaban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Mendikbud Akui Harapan Masyarakat Sangat Tinggi  
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, pada tahun 2012 ini adalah tahun pertama bergabungnya unsur kebudayaan yang semula berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kini menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kami sangat gembira karena pada dasarnya pegawai di bidang Kebudayaan banyak berasal dari Pendidikan. Setelah terpisah, sekarang seperti saudara yang kembali ke keluarga,” kata Mendikbud. 
Ditambahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki  beban moral yang sangat tinggi mengingat harapan masyarakat yang bertumpu kepadanya. Selain masyarakat yang kini semakin sadar akan fungsi dan peran pendidikan dan kebudayaan dalam menyiapkan generasi mendatang, masyarakat juga sangat paham akan anggaran 20 persen dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan dan kebudayaan. 
“Tidak ada cara lain selain menjawab harapan yang sangat tinggi, sangat masuk akal dan sangat benar itu dengan kita meningkatkan kinerja dan integritas dalam melayani masyarakat,” kata Mendikbud. Meningkatkan kinerja dengan menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas; sementara meningkatkan integritas dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pelaksana. 
Tema Rembuk Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 adalah “Meningkatkan Kinerja dan Integritas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan.” 
Rembuk Nasional merupakan rapat kerja nasional antara pejabat pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan, Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Kebudayaan Wiendu Nuryanti, Ketua DPRD Irfan Suryanagara, para pimpinan perguruan tinggi dalam negeri dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan propinsi dan kabupaten. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar