Selasa, 01 Mei 2012 , 07:47:00
JAKARTA - Kucuran dana hibah senilai Rp 190 miliar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk kampus swasta (PTS) ternyata dimanfaatkan penjahat. Berbekal kecenderungan PTS yang kerap tergiur kucuran dana dari pusat, penjahat melakukan penipuan dengan meminta bagian dari uang hibah tersebut.
Kali ini, lahan yang menjadi santapan empuk penjahat itu adalah Program Hibah Pembinaan (PHP) PTS. Program ini dikelola Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama, Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud. Anggaran totalnya mencapai Rp 190 miliar.
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud Achmad Jazidie mengatakan, penipuan dimulai dengan menyebar semacam surat keputusan penerima PHP PTS. Surat ini ditujukan ke sejumlah PTS. "Saking ngawurnya, surat ini juga ditujukan ke PTN. Padahal program ini khusus untuk PTS," kata mantan pembantu rektor III ITS Surabaya itu.
Pengiriman surat dilakukan mendekati masa-masa pengumuman penerimaan PHP PTS. Tahun ini, pengumuman penerima PHP PTS sedianya dilakukan pada 27 April lalu. Tetapi karena ada kendala, pengumuman diundur dan dijadwalkan pada 7 Mei mendatang.
Salah satu surat abal-abal yang dikirim penipu tertuju kepada rektor Universitas Mataram. Dari alamat atau pihak yang dituju, surat ini sudah terasa janggal. Sesuai dengan aturan, PHP PTS hanya dikukucurkan untuk PTS. Tetapi Universitas Mataram adalah salah satu dari sekitar 90 PTN. "Sudah kelihatan kan ngawurnya," kata dia. Surat disebar layaknya jaring ikan. Penjahat berharap, dari sekian banyak surat yang disebar, akan ada kampus yang tergiur dan memberinya uang pelicin.
Kejanggalan lain adalah tanda tangan yang dibubuhkan di dalam surat tersebut. Jazidie membenarkan jika program ini wajib menggunakan tanda tangan dirinya. Tapi, tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat buatan penjahat itu sama sekali tidak mirip dengan tanda tangan asli Jazidie. "Begini lho tanda tangan saya," katanya sambil mencontohkan tanda tangannya. Memang sama sekali tidak mirip.
Kejanggalan terakhir di surat itu adalah pada nomor telepon dan nomor fax yang tertera di bawah kop Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Dalam surat abal-abal itu, tertera nomor telepon (021) 36843161 dan nomor fax (021) 36843169. Saat dicek di situs resmi Ditjen Dikti Kemendikbud, mereka sama sekali tidak menggunakan saluran telepon dengan nomor tersebut.
Sumber di internal Ditjen Dikti Kemendikbud menyebutkan, jajarannya sebenarnya sudah menelusuri keberadaan penipu melalui nomor tadi. Tetapi setelah ditemukan di salah satu sudut Jakarta, ternyata nomor itu adalah nomor wartel (warung telepon).
Setelah dicek ke pemilik wartel, mereka sama sekali tidak pernah membuat surat tersebut. Mereka juga tidak kenal dengan orang yang membuat surat tersebut. Jadi kemungkinan besar, penjahat ini sengaja menggunakan nomor wartel untuk mengelabui petugas Kemendikbud dan korban.
Dalam modusnya, masih kata sumber tadi, jika ada rektor atau pimpinan PTS yang terjebak, maka akan digiring untuk bertemu di tempat tertentu. "Sebelumnya tentu sudah menelpon penipu melalui nomor wartel tadi," katanya. Dalam pertemuan ini, penipu langsung melancarkan serangannya. Di hadapan korban, mereka seakan-akan menjadi tim reviewer proposal-proposal permohonan PHP PTS.
Penipu ini meminta sejumlah komisi kepada sang rektor atau pimpinan PTS yang menjadi korban. Sebagai imbalannya, mereka akan meloloskan proposal yang sedang mereka review. Sebaliknya jika tidak mau memberikan komisi, proposal tidak akan dinilai dan dinyatakan batal.
Jazidie mengatakan, tahun lalu sejatinya penipuan dengan modus ini sudah terjadi. Dia mencatat, ada sekitar 40 PTS telah menjadi korban. PTS ini terbesar dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Dari laporan, rata-rata satu PTS menyetorkan sekitar Rp 50 juta. Bahkan ada juga yang setor sampai ratusan juta rupiah. "Tahun ini juga ada laporan, dan lokasinya juga masih sama," katanya.
Sayangnya, pengusutan ini mandek di tengah jalan. Penyebabnya, PTS yang menjadi korban tidak mau melapor ke polisi. Diduga kuat, PTS ini tidak lapor karena malu telah menjadi korban penipuan. Jazidie berharap, PTS bisa melapor sehingga penjahat ini bisa tertangkap.
Dia menegaskan, pengumuman penerimaan PHP PTS hanya dilakukan melalui internet. Jika sudah waktunya, daftar penerima hibah akan dipampang di website Ditjen Dikti Kemendikbud. "Tidak melalui surat-suratan," tandasnya.
Mendikbud Muhammad Nuh sangat prihatin dengan adanya PTS yang menjadi korban penipuan ini. "Mereka ini perguruan tinggi lho, bukan PAUD," katanya. Kejadian ini, katanya, bisa jadi karena penipunya benar-benar jago atau PTS-nya yang tidak teliti dan gampang tergiur iming-iming kucuran dana hibah. Dia berpesan supaya PTS dan PTN berhati-hati.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar tetap akan menindaklanjuti penipuan ini. Dia mengatakan, penipuan ini merupakan kejahatan murni yang pengusutannya menjadi wewenang polisi. Dia berjanji akan menelusuri apakah ada orang dalam Kemendikbud yang terlibat. "Jika ada orang dalam yang terlibat, kita berhak mengusut dan menjatuhkan sanksi," tutur mantan pimpinan KPK itu.(wan/nw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar