APBD Terancam Jadi Bancaan 2 Incumbent

Selasa, 01 Mei 2012 - JT-Pklg

Brebes-KIC: Potensi korupsi di pemilihan umum kepala daerah (Pemiulkada) Brebes, Jawa Tengah, yang akan digelar 07 Oktober 2012, masih cukup besar. Korupsi itu salah satunya bisa melalui pintu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Brebes 2012 yang saat ini sudah disyahkan oleh DPRD.

Demikian dikatakan Koordinator Badan Pekerja LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto, seusai beraudensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 30 April 2012.

“Kami menilai APBD Brebes 2012, terancam menjadi ajang bancakan untuk dijadikan modal pemenangan bagi kandidat calon terutama dua incumbent, yakni Agung Widyantoro dan Idza Priyanti yang saat ini menjabat Bupati dan Wakil Bupati Brebes,” ujar Darwanto.

Salah satu contoh yang paling sederhana, ungkap Darwanto, APBD terancam dijadikan ajang bancakan adalah adanya dugaan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing camat yang diperuntukan bagi pembagian sembako oleh Bupati yang anggarannya sekitar Rp 100 juta hingga Rp 360 juta.

Itu dilakukan tanpa sepengetahuan Komisi DPRD sesuai usulan Rencana Kegiatan Kerja (RKA). Itu bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

“Disitu jelas adanya dugaan camat-camat dipaksakan untuk merubah DPA. Apalagi Plt Sekda, Mochammad Iqbal dan Kepala DPPKAD, Diding Setiawan juga yang menandatangani adanya perubahan DPA. Ini jelas akan membuat DPRD kesulitan dalam melakukan pengawasan penggunaan APBD yang telah disyahkannya itu,” terang Darwanto.

Karena itu, pihaknya mendesak kepada DPRD untuk melakukan pengawasan secara intensif atas pengelolaan APBD 2012 menjelang Pemilukada Brebes ini. “Jangan sampai APBD yang telah disyahkan ini, justru akan menjadi rayahan (rebutan-red) dua incument,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Imam Sairi BA, meski belum diketahui secara pasti adanya dugaan perubahan DPA untuk alokasi pembagian sembako oleh masing-masing camat, namun pihaknya akan menindaklanjutinya bersama komisi-komisi yang lain.(Pnews)